Megawati Sindir Penguasa Mirip Zaman Orba, TKN Prabowo: Kegelisahan Gagal Jadikan Jokowi Alat Partai
TKN Prabowo membantah pernyataan Ketua PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri soal pemerintahan Jokowi seperti Orba
Nusron tak melihat ada tanda-tanda orde baru di pemerintahan saat ini.
Megawati Sindir Penguasa Mirip Zaman Orba, TKN Prabowo: Kegelisahan Gagal Jadikan Jokowi Alat Partai
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka membantah pernyataan Ketua PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri soal pemerintahan saat ini seperti rezim orde baru (orba).
Pernyataan Megawati itu dinilai sebagai kegelisahan partai pengusung yang gagal menjadikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai petugas partai politik. Terlebih, Jokowi diusung oleh PDIP sejak menjadi Wali Kota Solo hingga presiden dua periode.
- Prabowo Tegaskan Pemberantas Korupsi dan Tingkatkan Hilirisasi
- Megawati Dituding Gelisah Sebut Penguasa Mirip Orba, FX Rudy Ungkit Tiket Capres Jokowi Sejak 2014
- Prabowo soal Deklarasi Gibran Cawapres: Dalam Waktu Sesingkat-singkatnya
- Ganjar Pakai Baju Jokowi Tanggapi Golkar-PAN Gabung Prabowo, Apa Maknanya?
"Statement yang disampaikan Bu Mega itu adalah statement kegelisahan sebagai orang tua, kegelisahan sebagai partai pengusung yang kebetulan sebetulnya berharap supaya Pak Jokowi itu dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik tertentu. Tetapi Pak Jokowi lebih memilih menjadi petugas negara dan petugas rakyat daripada menjadi petugas partai politik,"
jelas Sekretaris TKN Nusron Wahid di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Selasa (28/11).
Dia menuturkan kekuasaan selama 10 tahun ini dibentuk sendiri oleh Megawati sebagai partai pengusung Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. Nusron tak melihat ada tanda-tanda orde baru di pemerintahan saat ini.
Nusron mencontohkan salah satu tanda-tanda pemerintahan orde baru adalah terjadinya sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. Namun, nyatanya ada banyak kader partai politik yang duduk di kursi pemerintahan.
"Kekuasaan ini terdesentralisasi ke berbagai partai. Menko Perekonomian dari Golkar, kemudian Menteri Aparatur Negara itu dari PDIP," ucapnya.
"Jadi kalau kemudian pemerintahan hari ini dikatakan orde baru ciri-ciri orde baru adalah sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. Hari ini tidak ada sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai," sambung Nusron.
"Sehingga dengan adanya statement ini menjadi tidak relevan kalau pada hari ini kekuasaan ini dianggap menakut-nakutin mengancam, yang mengancam ini siapa? Yang diancam siapa?," ucap dia.
"Nah ini namanya adalah menyebarkan ilusi yang nanti akan diciptakan kayak semacam psy war yang sifatnya nanti adalah post truth yang seakan-akan kita tidak pernah peduli hukum itu berdasarkan fakta atau berdasarkan pada ilusi," sambung Nusron.
Contoh lain pemerintahan orde baru yakni, pembungkaman terhadap masyarakat yang berbicara kritis. Nusron menyebut Jokowi justru membiarkan pihak-pihak yang mengkritiknya.
"Jadi kami melihat tidak ada tanda-tanda nyata bahwa kekuasaan hari ini yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengarah pada praktik orde baru karena syarat-syarat itu tidak ada,"
pungkas Nusron.
merdeka.com
Hal tersebut, dia sampaikan dalam acara Rakornas organisasi sukarelawan dan simpatisan pendukung capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Hall B3-C3 JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).
"Mustinya ibu enggak boleh ngomong gitu, tapi sudah jengkel tahu enggak. Kenapa? Republik penuh dengan pengorbanan tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman orde baru?" kata Megawati.