Menanti hari 'penghakiman' para menteri Jokowi
Kabar perombakan kabinet sebenarnya mulai bergejolak sejak Desember tahun 2015 lalu.
Isu reshuffle kabinet jilid II kembali berhembus seiring selesainya umat muslim merayakan Lebaran. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan tak akan lama lagi akan melakukan perombakan kabinet kerja.
Reshuffle kabinet menjadi topik paling dinanti publik. Pos mana yang bakal tergusur, siapa yang akan menggantikan masih menjadi tanda tanya besar hingga saat ini. Tak heran, jika para menteri tengah harap-harap cemas menanti hari 'penghakiman' dari Presiden Jokowi ini.
Kabar perombakan kabinet sebenarnya mulai bergejolak sejak Desember tahun 2015 lalu. Namun Jokowi tak bergeming, meskipun Wapres Jusuf Kalla (JK) mengakui bahwa pihaknya telah mengevaluasi kinerja para menteri.
Informasi dari salah satu petinggi Golkar yang diperoleh merdeka.com pun membenarkan akan ada reshuffle. Sekitar bulan Juni atau Juli, pasca Golkar menggelar Munaslub Golkar di Bali pertengahan bulan Mei lalu.
Lagi-lagi tak ada pembenaran dari pihak Istana. Baik Jubir Kepresidenan Johan Budi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan bahwa yang tahu soal reshuffle hanya Presiden Joko Widodo.
"Saya pikir ya kalau dengar-dengar gosipnya, bisik-bisiknya reshuffle dua minggu lagi," kata Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago.
Isu perombakan menteri ini juga disambut antusias para politisi khususnya partai pendukung pemerintah. Kebanyakan, mereka tak mau jatah menterinya diambil oleh 'orang baru' yang masuk belakangan mendukung pemerintah seperti Golkar dan PAN.
Salah satunya Hanura. Meski secara normatif, dia menyerahkan sepenuhnya isu reshuffle pada Jokowi, namun dia mengingatkan bahwa Golkar dan PAN adalah partai pendukung pemerintah yang masuk belakangan.
"Presiden punya pertimbangan, partai pendukung maupun pendukung belakangan, presiden punya kearifan, punya kebijakan memberikan katakanlah penjatahan kursi secara proporsional, tapi pengkategorian siapapun memahami, partai pendukung kemudian mendukung belakangan, presiden punya pertimbangan bijak," jelas Sekretaris Fraksi Hanura di DPR, Dadang Rusdiana saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (14/7).
Senada, Partai NasDem bahkan lebih kritis lagi menyikapi soal reshuffle ini. NasDem mengingatkan Jokowi tentang koalisi tanpa syarat yang dibangun oleh partai pengusung di Pilpres 2014.
"Ingat koalisi tanpa syarat, presiden harus komit kalau ada pergantian menteri, Golkar dan PAN masuk, NasDem oke oke saja sepanjang, ada sepanjangnya nih, yang disodorkan, diambil adalah orang yang memang kinerjanya bagus untuk masyarakat, bukan sekedar mencari uang untuk parpol, enggak boleh juga paradigma dipakai politik dagang sapi," kata Irma Suryani lagi.
Nama para menteri yang bakal dievaluasi juga sempat beredar, di antaranya Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said serta Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli karena dianggap kerap bikin gaduh. Begitu juga Menpora Imam Nahrawi, Menpan RB Yuddy Chrisnandi serta Menteri Pertanian Amran Sulaiman masuk dalam daftar isu menteri yang terkena reshuffle.
Sekjen PPP Arsul Sani pun ikut memberikan pandangan tentang reshuffle kepada Jokowi. Dia menilai, jika ada reshuffle, baiknya jatah menteri dari partai tidak diganggu gugat demi stabilitas politik.
"Kalau menurut saya karena ada aspek untuk kebutuhan politik tadi maka berarti ada kebutuhan menjaga soliditas dukungan terhadap pemerintah, ketika ada masuk baru harusnya jangan ganggu jatah Parpol," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Meski begitu, menurut anggota Komisi III DPR tersebut, belum tentu pula jatah Parpol tak digeser oleh Presiden Jokowi. Sebab menurutnya Jokowi akan menilai berdasarkan kinerja.
"Kalau saya melihatnya kalaupun pada akhirnya presiden melakukan reshuffle pertimbangannya tidak semata-semata menciptakan konstelasi politik baru, makin kuatnya dukungan pemerintahan, ukuran lebih obyektiflah yakni kinerja," tuturnya.
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
Baca juga:
Reshuffle makin kuat, PPP minta menteri dari parpol tak dikurangi
Soal reshuffle, Menteri Yuddy serahkan pada Tuhan dan Jokowi
Ada isu reshuffle, NasDem ingatkan Jokowi soal koalisi tanpa syarat
PDIP dukung Jokowi lantik Budi Gunawan jadi Ka BIN gantikan Sutiyoso
NasDem minta Yuddy Chrisnandi dan Menteri Pertanian direshuffle