Menkum HAM dorong Golkar dan PPP segera islah
Dia mengingatkan pentingnya islah bagi kedua partai tersebut agar tidak terjadi kerugian di masa mendatang.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mendorong partai yang saat ini sedang mengalami dualisme kepemimpinan untuk segera melakukan islah. Diketahui Golkar dan PPP hingga kini masih terjadi kisruh di pihak internal partai.
"Kita dorong (Golkar dan PPP) untuk islah," kata Laoly saat ditemui di gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan Rasuna Said Jakarta Selatan, Kamis (21/1).
Meski tidak menegaskan sampai batas waktu kapan kedua partai tersebut harus melakukan islah dia menegaskan sesegera mungkin. Terlebih lagi Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak sudah dilaksanakan.
Dia mengingatkan pentingnya islah bagi kedua partai tersebut agar tidak terjadi kerugian di masa mendatang. "Kita harap segera mungkin supaya ada kepastian dari KPU siapa yang dilantik karena tahapan Pilkada sudah selesai. Kalau enggak rugi sendiri," pungkasnya sambil bergegas memasuki mobil.
Seperti diketahui saat ini terjadi dualisme kepemimpinan di partai Golkar yakni versi munas Ancol yang diketuai Agung Laksono dengan versi munas Bali yang diketuai Abu Rizal Bakrie alias Ical. Menkumham sebelumnya juga mencabut kepengurusan Golkar versi Agung namun Menkumham pun hingga saat ini belum mengesahkan kepengurusan Golkar yang dipimpin Ical.
Sama halnya dengan Golkar partai berlambang Kabah, PPP memiliki dualisme kepemimpinan yakni muktamar Surabaya yang diketuai oleh Romahurmuziy dengan muktamar Jakarta yang dipimpin oleh Djan Faridz. Hampir sama dengan Golkar, pada hari Jumat (8/1) Menkumham cabut surat kepengurusan PPP muktamar Surabaya yang dipimpin oleh Romahurmuziy. Mendapat kenyataan itu Romahurmuziy legowo dan berharap kejadian ini bisa menjadi titik awal untuk melakukan islah.
Baca juga:
Gelar Rapimnas Golkar, Ical akan undang Agung Laksono
Di Rapimnas Golkar, kubu Ical akan bahas gabung dengan pemerintah
Djan Faridz merasa kondisi PPP mirip zaman penjajahan VOC
PPP kubu Djan ancam tuntut Menkum HAM ke mahkamah internasional
Kubu Ical: Munas Golkar ditentukan DPD I di Rapimnas
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.
-
Bagaimana seharusnya kegiatan kepemudaan Partai Golkar dilakukan? Ilham menambahkan, acara diskusi merupakan jiwa kader Golkar di semua tingkatan. Ia mengapresiasi kegiatan diskusi yang digelar oleh para pemuda Partai Golkar. Namun, Ilham mengingatkan, setiap kegiatan kepemudaan Partai Golkar seharusnya diketahui dan mendapatkan izin dari pengurus DPP Partai Golkar.
-
Bagaimana KPK menahan Helmut Hermawan? "Menjadi salah satu bagian dari kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan HH (Helmut) selama 20 hari pertama sejak 7 Desember 2023 hingga 26 Desember 2023 di rutan KPK," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung KPK, Kamis (7/12).
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.