Menteri Berkinerja 'Jeblok' Siap-siap Direshuffle, Siapa Mereka?
Ujang pun membeberkan sejumlah menteri yang selama ini ia anggap berkinerja buruk serta selalu menjadi sorotan publik. Hal ini dirasa akan dipertimbangkan Jokowi untuk diganti.
Presiden Joko Widodo tampak jengkel saat memimpin rapat kabinet, Kamis (18/6), yang baru diunggah Istana pada Minggu (28/6). Dia melihat, kinerja para menteri masih biasa-biasa saja. Padahal saat ini dalam kondisi dan situasi krisis akibat pandemi Covid-19.
Jokowi bahkan sampai menyinggung isu reshuffle kabinet akan dilakukan. Hal tersebut demi menyelamatkan 267 juta rakyat Indonesia. Dia rela pertaruhkan reputasi politiknya demi mengambil langkah strategis.
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana saya. Kalau suasana ini bapak ibu tidak merasakan itu, sudah, artinya tindakan-tindakan yang keras akan saya lakukan," kata Jokowi dalam rekaman video.
Melihat kemarahan Jokowi ini, Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menilai, ini tanda dari Presiden Jokowi kepada para menteri.
“Intinya para menteri diminta kerja maksimal. Jangan ragu ambil kebijakan yang bermanfaat buat rakyat. Itu warning keras dari Jokowi untuk para menterinya. Menteri yang 'jeblok' kemungkinan bisa saja akan terkena reshuffle,” kata Ujang saat dihubungi merdeka.com, Senin (29/6).
Ujang menilai, dari pernyataan pidato Presiden Jokowi menyebut kinerja menteri yang belum maksimal. Telah menjadi tanda menteri mana yang kemungkinan akan direshuffle.
Ujang pun membeberkan sejumlah menteri yang selama ini ia anggap berkinerja buruk serta selalu menjadi sorotan publik. Hal ini dirasa akan dipertimbangkan Jokowi untuk diganti.
"Kan Menkes serapan anggarannya rendah. Langsung dibilang Jokowi juga. Mensos terkait bansos yang kacau. Menaker, banyak PHK dimana-dimana. Menkum HAM sudah tahu sendiri banyak kontroversinya, tapi masih aman karena partai. Dan terakhir tim menteri ekonomi, itu kan tak siap dalam menghadapi Corona. Akhirnya kedodoran," terang dia.
Akan tetapi, dia melihat terkait reshuffle kabinet yang dilontarkan Jokowi tidak akan menyasar menteri-menteri yang berasal dari partai politik.
"Kalau parpol mungkin tak akan kena reshuffle, ya paling hanya digeser saja. Nah yang rawan itu menteri dari non-parpol. Karena, Jokowi butuh dukungan parpol, jadi menteri dari parpol paling juga digeser ke kementerian lain," ungkapnya.
Kendati demikian, dia memprediksi terkait reshuffle tidak akan dilakukan dalam waktu dekat, Karena Presiden Jokowi masih beri sinyal adanya kesempatan kepada para menteri untuk memperbaiki kinerja mereka.
"Bisa retorik politik dan bisa juga reshuffle itu ada. Namun jika ada pun, kemungkinan nanti akhir tahun. Menunggu menteri bekerja sudah setahun," ujarnya.
(mdk/rnd)