Menteri Bicara 3 Periode, Peneliti BRIN: Jokowi Bisa Beri Peringatan

Jaga Marwah Reformasi

Firman menjelaskan, membatasi kekuasaan pemerintahan berkaca pada masa Presiden kedua RI Suharto lalu. Seharusnya, kalangan menteri lebih paham akan reformasi.

"Kemudian spirit itu yang harusnya mengalir deras pada saat ini dan itu harus disadari bahkan selevel menteri itu harus paham reformasi dia adalah elite yang harus menjaga marwah reformasi," jelas Firman.

Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu yang hadir di acara itu memotong penjelasan Firman. Adian menanyakan tindakan tegas seperti apa yang harusnya ditunjukkan Jokowi pada menteri dalam kabinetnya itu.

Menurut Firman, Jokowi bisa menyampaikan teguran langsung kepada menteri yang bersangkutan seperti dalam rapat kabinet atau pada kesempatan lainnya agar tak mengulangi hal yang sama di kemudian hari.

"Ya bisa dia bilang setop itu, selesaikan, jangan lagi ada hal-hal seperti ini dan siapapun yang mencoba untuk mengungkap lagi diberikan peringatan lah," kata Firman.

Jokowi, katanya, mempunyai wewenang untuk melakukan hal itu dan menjadi penting untuk menunjukkan ketegasan seorang pemimpin

"Dia punya kewenangan untuk itu, dia yang angkat, dia yang memberhentikan. Kalau saya (Jokowi) tersinggung ya saya boleh memberhentikan. Kalau ada yang diberhentikan rata-rata ini kepentingan politik sebetulnya," kata Firman.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan yang menyebut memiliki 'big data' percakapan 110 juta warganet di media sosial yang tidak ingin pemilu buru-buru digelar pada 2024.

Selain karena kondisi politik yang saat ini disebut tenang, Luhut menyebut alasan desakan penundaan pemilu karena pemilu membutuhkan anggaran yang besar apalagi dilaksanakan bersama dengan pilkada serentak.

"Kedua, kenapa duit segitu besar mengenai Pilpres mau dihabisin sekarang. Mbok nanti kita masih sibuk dengan covid, keadaan masih begini. Dan seterusnya-seterusnya. Itu pertanyaan," katanya.

"Kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek dengan istilah kadrun, lawan kadrun. Apa istilahnya itulah. Kita mau damai. Itu aja sebenarnya. Nah itukan berproses, kalau nanti proses jalan sampai ke DPR ya bagus, kalau DPR enggak setuju ya berhenti," tuturnya.

Klaim soal big data ini sebenarnya lebih dulu disampaikan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Wakil Ketua DPR itu menyebut banyak akun di media sosial setuju dengan usulannya agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda. Cak Imin bahkan mengungkap angka 60 persen dari 100 juta subjek akun di medsos mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," kata Muhaimin dalam keterangannya, Sabtu (26/2) lalu.

Namun baik Luhut dan Muhaimin enggan mengungkapkan big data tersebut. "Ya janganlah, buat apa dibuka?" kata Luhut di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Selasa (15/3).

Luhut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai big data itu. Dia malah bercerita soal kemajuan teknologi saat ini yang sudah berkembang dengan pesat. "Gini, sekarang teknologi itu sudah berkembang dengan pesat ya, jadi itu yang saya bisa bilang," kelit Luhut.

Reaksi atas big data itu muncul dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Dia memastikan, big data yang diklaim Luhut soal penundaan Pemilu 2024 tidak perlu dibahas lagi karena sudah terbantahkan.

Reporter: Winda Nelfira
Sumber: Liputan6.com