Mukernas PPP Kubu Djan, Peluang Rekonsiliasi Dengan Kubu Romi dan Dukungan Pilpres
PPP Muktamar Jakarta atau kubu Djan Faridz akan mengadakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 15-16 November 2018 di Kantor DPP PPP Jalan Talang, Jakarta Pusat. Sekretaris Jenderal PPP versi Muktamar Jakarta, Sudarto mengatakan agenda utamanya penyelamatan partai.
PPP Muktamar Jakarta atau kubu Djan Faridz akan mengadakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 15-16 November 2018 di Kantor DPP PPP Jalan Talang, Jakarta Pusat. Sekretaris Jenderal PPP versi Muktamar Jakarta, Sudarto mengatakan agenda utamanya penyelamatan partai.
Pihaknya khawatir melihat hasil survei sejumlah lembaga yang menyebut PPP pimpinan M Romahurmuziy terancam tak melanggeng ke Senayan. Sehingga diharapkan terjadi dialog antara dua kubu demi menjaga marwah partai.
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Mengapa PPP mengajukan gugatan ke MK? PPP mengajukan gugatan ke MK setelah proses penghitungan suara selesai dan PPP tidak lewat dari Ambang Batas Parlemen 4 persen. Hasil suara PPP hanya 3,87 persen, dan mereka merasa kehilangan suara di 18 propinsi yang mencapai 600.000 suara.
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
"Dalam Mukernas ini pun sangat memungkinkan upaya rekonsiliasi ini karena memang tujuan kita, Mukernas ini adalah untuk menjaga marwah PPP supaya lolos PT dari sisi itu secara administrasi kita tak bisa ikut pemilu yang ikut Pemilu adalah pihak kubu Romahurmuziy," ujarnya di Kantor Sekretariat PPP Muktamar Jakarta, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (12/11).
Sudarto menuturkan, kadernya sama sekali tidak ada yang menjadi caleg di PPP Romahurmuziy. Dia berharap bisa duduk bersama dengan kubu Romahurmuziy dalam Mukernas ini.
Dalam Pilpres 2019, Sudarto tak menutup peluang mendukung Jokowi jika terjadi Islah dengan Rommhurmuzy. Namun, pilihan itu bakal tergantung hasil Mukernas. Termasuk suara akar rumput kader PPP Muktamar Jakarta dari tingkat ranting sampai Provinsi.
"Rekonsiliasi secara total dan bermartabat kita mungkin tak beda dengan yang sudah ada. Tetapi kalau ada egoisme, elit politik dari PPP yang akan berjalan sendiri dengan mengabaikan potensi PPP lain mungkin juga akan terjadi keputusan yang berbeda," jelas Sudarto.
Sudarto mengaku telah melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak untuk membahas Mukernas ini. Termasuk dengan dua pihak pasangan capres dan cawapres, kubu Romahurmuziy, dan politisi senior PPP. Semuanya akan diundang dalam Mukernas.
"Komunikasi kita lakukan tak hanya dengan Romahurmuziy dan senior PPP mulai pak Hamzah Haz kita datangi silahturahmi kita minta masukan pak Zarkasih Nur, Tosari Wijaya mereka pejuang PPP selama ini," ucapnya.
Baca juga:
Ketum PPP Ingatkan Perjuangan Ulama Pertahankan Kemerdekaan Indonesia
Sekjen PPP nilai ada pelajaran berharga dari kasus penangkapan Rizieq Syihab di Arab
PPP bidik suara 1,1 juta WNI di Malaysia
Ajakan Jokowi buat hijrah harus jadi teladan para elite politik
9 Parpol terima penganugerahan keterbukaan informasi publik dari KIP
Demi jaga marwah DPR, Ketum PPP minta PAN ganti Taufik dari kursi pimpinan