Munas Golkar tidak demokratis, JK endus ada rekayasa

Bakal ada sebagian kader Golkar yang tidak terima hasil Munas, dan berujung pada perpecahan selanjutnya.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK) mengaku prihatin dengan kisruh yang terjadi di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Inilah kalau pelaksanaannya tidak demokratis prosesnya, hasilnya juga pasti ada masalah nanti di belakang hari, kan pasti kurang bisa diterima Golkar sendiri. Jadi kita sayangkan kalau tata cara itu bisa menyebabkan masalah," papar JK di Kantor Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (1/12).

Kisruh di Partai Golkar juga sempat menutup pintu bagi kehadiran Wakil Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso dalam Munas Partai Golkar di Nusa Dua, Bali.

JK mengatakan, seharusnya pelaksanaan Munas Golkar harus kembali ke AD/ART partai yang berlaku. "Harus kembali ke AD/ART, harus mufakat kemudian harus pemilihan langsung tertutup, harus diterima semua orang. Seperti Priyo kan dia wakil ketua, gimana caranya dilarang masuk?" tutur JK.

Munas Partai Golkar, lanjut JK, harus dilaksanakan secara adil dan memberikan kesempatan kepada siapapun yang berkompeten untuk maju sebagai calon Ketua Umum. Jika tidak, maka disinyalir ada rekayasa dalam pelaksanaannya.

"Ya boleh saja, yang penting itu fair caranya. Tapi kalau tidak fair, melarang orang jadi calon kan susah. Itu berarti rekayasa, bisa masalah kan," imbuh JK.

JK mengaku khawatir dengan kondisi Partai Golkar saat ini, utamanya setelah melihat perpecahan yang terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Ya tentu khawatir, bahwa partai kita kok sampai ke situ masalahnya. Ya pasti sebagian nanti sebagian anggota tidak menerima hasil itu, kalau tidak menerima hasil itu bisa menimbulkan perpecahan lagi kan. Kita jaga itu," tutur JK.

JK mengungkapkan, dirinya tidak mendapat undangan untuk hadir dalam Munas Partai Golkar di Nusa Dua, Bali.