Muncul Gerakan Universitas Selamatkan Demokrasi, Anies: Kampus Bicara Setelah Tangkap Suara Rakyat

Sejumlah kampus di Indonesia menyuarakan gerakan menyelamatkan demokrasi. Kampus-kampus tersebut adalah Universitas Gajah Mada, UII, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas hingga Padjajaran.

Calon presiden Anies Baswedan mengaku senang berbagai kampus turut menyuarakan kepeduliannya terhadap kondisi bangsa saat ini.

Menurut dia, kampus-kampus tersebut telah menangkap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Ia pun menilai kampus tidak tinggal diam setelah melihat fenomena yang saat ini terjadi.

"Kampus-kampus itu berbicara setelah menangkap apa yang terjadi di masyarakat dan kami sudah menyampaikan pesan ini sejak lama," 

kata Anies di Kompleks Parlemen, Jakarta dilansir Antara, Jumat (2/2).

merdeka.com

Ia mengatakan, pesan-pesan yang telah disampaikan di antaranya soal netralitas dalam pemilu hingga keadilan yang harus ditegakkan. Kemudian, kampus-kampus itu juga menyuarakan jangan sampai wasit justru ikut bermain dalam ajang Pilpres 2024.

"Kami senang bahwa kampus menyuarakan, dan itu menunjukkan bahwa kampus peduli," kata mantan rektor Universitas Paramadina ini.

Menurut dia, pada 14 Februari 2023 masyarakat akan menentukan arah bangsa. Dia yakin Indonesia akan tetap menjadi negara hukum dibandingkan menjadi negara kekuasaan.

"Saya sampaikan di debat pertama, apakah kita akan menjadi negara hukum, atau kita akan menjadi negara kekuasaan, di situ penentuan," kata Anies.

merdeka.com

Sejumlah civitas akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) membuat Petisi Bulaksumur sebagai bentuk kritik terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. petisi disampaikan oleh Prof Koentjoro di Balairung UGM. Dia tidak sendiri, sejumlah guru besar UGM, dosen, hingga mahasiswa turut hadir bersamanya.

Gerakan petisi Selamatkan Demokrasi yang awalnya dilakukan UGM dan Universitas Islam Indonesia (UII) kini semakin meluas. Universitas Andalas, Universitas Hasanuddin, hingga Universitas Padjadjaran, dikabarkan bakal menggelar aksi terkait seruan untuk menyelamatkan demokrasi dan bangsa.

Berikut isi dari Petisi Bulaksumur UGM untuk Jokowi:

Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pelanggaran etik di Mahakamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, serta netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi.

Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah (legitimate) demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. 'Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Junjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara.

Alih-alih mengamalkan dharma bhakti almamaternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya. Tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila.

Karena itu, melalui petisi ini kami segenap civitas akademika UGM, meminta, mendesak dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden termasuk Presiden sendiri untuk segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.

Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat.