Muncul Isu Yasonna Akan Direshuffle Jokowi, PDIP: Sejak awal Kita Enggak Neko-neko
Sejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi,
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto buka suara terkait isu Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly akan kena reshuffle kabinet.
Hasto menyatakan, bahwa partainya menjunjung tinggi konsep tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pihaknya menghormati hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sejak dulu dalam konsep tata pemerintahan yang baik, presiden punya hak prerogatif. Kita menghormati hak prerogatif dari presiden itu," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8).
PDIP Tak Pernah Minta Jatah Menteri
Dia menegaskan, sejak awal partainya tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi, meski mengantarkan kemenangan dua kali Pemilu untuknya. Hasto pun menegaskan, sejak awal partainya selalu membuka pintu kerja sama dengan partai lain di kabinet.
"Sejak awal kita kan Enggak pernah neko-neko. Ketika kami menghantarkan jadi Presiden, apakah kemudian kami minta seluruh menteri? Kan juga tidak. Kami bisa bekerja sama dengan partai politik. Kami enggak pernah melakukan tekanan-tekanan. Tidak pernah ada dendam terhadap masa lalu. Kami menatap masa depan," ungkap Hasto.
Hasto justru menyinggung bagaimana berpolitik itu untuk memenuhi kepercayaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam janji-janji kampanye yang sudah pernah diutarakan atau dijargonkan.
"Jadi itu seharusnya juga dipakai, bahwa berpolitik untuk menang itu juga hanya 5 tahun. Wujudkan janji-janji kampanye. Ketika rakyat tidak memberikan kepercayaan, ya kita perbaiki diri. Itu ajaran moral politik yang diceritakan Ibu Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri) kepada kami," pungkasnya.
Jokowi Buka Suara Soal Isu Reshuffle
Sebelumnya Presiden Jokowi menanggapi soal isu reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju yang akan dilakukannya dalam waktu dekat.
Meski tak membenarkan isu tersebut, Jokowi menyebut reshuffle bisa dilakukan apabila dibutuhkan.
"Ya (reshuffle kabinet) kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Saya udah ngomong dari dulu, kalau diperlukan," kata Jokowi kepada wartawan di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (12/8).
Jokowi menegaskan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Saat ditanya apakah reshuffle kabinet diperlukan dalam waktu dekat, dia tak menjawab.
"Saya masih punya hak prerogatif itu (reshuffle kabinet)," jelasnya.