NasDem galang kekuatan tolak ide Demokrat soal hak angket penyadapan
Nasdem menolak dan akan mengajak rekan-rekan dari fraksi koalisi pendukung pemerintah untuk menolak rencana usulan hak angket tersebut. Menurut Nasdem, inisiatif usulan hak angket terkait penyadapan tersebut masih sangat prematur dan tidak ada basis.
Wakil Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem)Jhonny G Plate mengatakan partainya srcara tegas menolak usulan Partai Demokrat menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan penyadapan ilegal percakapan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua MUI Ma'ruf Amin. Jhonny mengau akan menggalang dukungan dengan mengajak fraksi partai lain menolak usulan Demokrat.
"NasDem menolak dan akan mengajak rekan-rekan dari fraksi koalisi pendukung pemerintah untuk menolak rencana usulan hak angket tersebut," kata Jhonny saat dihubungi, Jumat (3/2).
-
Siapakah Hang Nadim? Salah satu figur pahlawan legendaris dari Pulau Bintan yang berjasa melindungi tanah kelahirannya dari jajahan bangsa Portugis.
-
Kapan SBY diberi hadiah? Dalam kesempatan tersebut, SBY di lokasi turut mendapat hadiah lantaran bertepatan dengan momen peringatan ulang tahun mendiang istri, Ani Yudhoyono.
-
Kapan Adi Suryanto meninggal? Kabar duka datang dari salah satu instansi pemerintah, Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kepala LAN, Prof Dr. Adi Suryanto, meninggal dunia di Yogyakarta pada Jumat (15/12).
-
Siapa yang menemani SBY di atas panggung? SBY didampingi oleh Vincent dan Desta sebagai pembawa acara.
-
Kapan Surya Paloh bertemu dengan Prabowo dan menegaskan dukungan NasDem terhadap pemerintahannya? Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bertemu dengan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto, di Kertanegara, Jakarta, Kamis (25/4). Dalam pertemuan itu, Surya Paloh menegaskan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo dengan Gibran Rakabuming Raka nanti
-
Kapan Hanung Cahyo Saputro dilantik? Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana melantik pejabat Bupati Banyumas, Hanung Cahyo Saputro di Gradhika Bhakti Praja Building, Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan No 9 Semarang pada Minggu (24/9) kemarin.
Jhonny melihat, DPR seharusnya tidak terjebak dalam permainan dan manuver politik kelompok tertentu. Sebaiknya DPR berkonsentrasi menyelesaikan tugas politik yang masih sangat banyak.
"Lembaga DPR RI jangan terkontaminasi dan tidak boleh terjebak political game dari kepentingan kelompok tertentu dalam proses pengadilan yang sedang berjalan."
Usulan hak angket ini dianggap sangat prematur dan tanpa dasar. Lagipula, penyadapan terhadap SBY baru sebatas dugaan dan interpretasi. Usulan tersebut dianggap akan mempengaruhi proses pengadilan kasus penistaan agama yang tengah dijalani Ahok dan mengganggu stabilitas politik.
"Inisiatif usulan hak angket terkait penyadapan tersebut masih sangat prematur dan tidak ada basis. Proses pengadilan yang sedang berjalan jangan diintervensi melalui usulan hak angket ini. Proses dan jalannya pengadilan justru harus diawasi agar berlangsung secara fair, jujur dan adil," tegasnya.
Proses penggunaan hak angket sangat berliku dan harus mengikuti prosedur dalam UU MD3. Menurutnya persoalan ini tidak layak menjadi materi hak angket karena masih bersifat dugaan atas kemungkinan penyadapan.
Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat mendorong penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan penyadapan percakapan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua MUI Ma'ruf Amin. Rencana ini terkait tudingan kubu terdakwa Basuki T Purnama soal permintaan permintaan SBY untuk segera mengeluarkan fatwa penistaan agama.
Anggota Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman menilai bukti rekaman yang dikantongi kubu Ahok didapat melalui penyadapan ilegal. Penyadapan ini, kata dia, menimbulkan sikap saling curiga dan mengganggu keharmonisan di masyarakat.
"Sesama anak bangsa saling curiga, saling mematai, dan berprasangka buruk dan tentu saja mengganggu keharmonisan masyarakat dan pada akhirnya menciptakan instabilitas politik," kata Benny
Demi merealisasikan niatnya, Demokrat tengah melakukan konsolidasi dengan sejumlah fraksi partai di DPR. Pihaknya berniat mencari dukungan minimal 25 anggota DPR lintas fraksi yang setuju menggunakan hak angket.
"Iya, makanya kami akan cari minimal 25 anggota dengan lebih dari satu fraksi," ucapnya.
Baca juga:
SBY merasa disadap, Gerindra minta DPR panggil Tito dan Budi Gunawan
Manuver Demokrat galang dukungan angket saat SBY disadap
Reaksi keras NU ke Ahok sampai sebut mulutmu harimaumu
Demokrat: Apakah Jokowi penuhi syarat sebagai presiden demokratik?
Sindiran keras PDIP sebut SBY baper soal penyadapan
Saat Jokowi santai tanggapi omongan panjang lebar SBY
NasDem sebut SBY belum ajukan pertemuan dengan Jokowi