NasDem minta kubu oposisi tidak paranoid dengan Perpres TKA
Cara berpolitik yang paranoid itu, kata Jhonny, justru akan berdampak buruk bagi Indonesia. Dia mengajak kubu oposisi tidak tidak paranoid dalam berpolitik demi kepentingan bangsa dan negara.
Sekjen Partai NasDem Jhonny G Plate meminta kubu oposisi tidak paranoid dalam menyikapi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Belakangan kubu oposisi kerap mengkritik keras pemerintah mengeluarkan Perpres tersebut karena dianggap memudahkan TKA bekerja di Indonesia.
"Kami lihat ada kecenderungan dan sangat mendorong rekan-rekan politik khususnya poros sebelah atau oposisi untuk tidak paranoid politik, jangan berpolitik paranoid," kata Jhonny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4).
-
Siapa saja yang menggodok ide pendirian Partai Gerindra? Pada 2007, Ide Fadli dan Hashim itu pun digodok oleh Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi, dan Haris Bobihoe.
-
Apa jabatan Sudaryono di Partai Gerindra? Diketahui, sebelumnya Sudaryono merupakan asisten pribadi (aspri) Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto pada 2010 lalu. Tak hanya itu, Sudaryono merupakan Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah.
-
Mengapa Partai Gerindra didirikan? Pada awalnya, ide pendirian Partai Gerindra digagas oleh Fadli Zon dan Hashim Djojohadikusumo. Mereka ingin melindungi kesejahteraan rakyat ekonomi kelas bawah terhadap jerat sistem kapitalisme.
-
Bagaimana cara Partai NasDem memperjuangkan penolakan penunjukan Gubernur Jakarta? Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta. Selain itu, NasDem juga ingin adanya pemilihan wali kota dan anggota DPRD tingkat kota madya di wilayah Jakarta. "Kita menginginkan ada pilkada di tingkat provinsi dan kota madya. DPRD juga ada DPRD kota dan DPRD provinsi. Itu yang terus akan kita perjuangkan pada saat pembahasan tingkat I di Komisi II DPR bersama dengan pemerintah," tegas Taufik.
-
Siapa yang diusung oleh partai-partai pendukung Prabowo-Gibran? Dua nama yang santer bakal meramaikan Pilkada Jakarta adalah dua mantan Gubernur Ibu Kota dan Jawa Barat yakni Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Anies sebagai calon inkumben tampaknya bakal diusung oleh partai-partai pendukungnya di Pilpres 2024. Begitu juga dengan Ridwan Kamil yang didukung barisan partai pendukung Prabowo-Gibran.
-
Apa yang dibahas oleh para ketua umum partai pengusung Ganjar Pranowo? Saya kira sekali lagi, yang dibahas itu banyak jumlah sosok. Hanya kebetulan yang muncul ke permukaan itu saat ini ya Pak RK, ya wajar kalau Pak RK itu disebut-sebut favorit.
Cara berpolitik yang paranoid itu, kata Jhonny, justru akan berdampak buruk bagi Indonesia. Dia mengajak kubu oposisi tidak tidak paranoid dalam berpolitik demi kepentingan bangsa dan negara.
"Mengembangkan paranoid politik itu berefek buruk bagi Indonesia. Ini mau berjuang untuk siapa? Untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan rakyat. Kalau untuk kepentingan bangsa dan negara maka tinggalkan paranoid politik," ucapnya.
Menurut Jhonny, kebijakan pemerintah untuk membangun investasi dan industri generasi ke 4 seharusnya didukung oleh seluruh unsur termasuk kubu oposisi.
"Hal-hal yang baik dan kebijakan pemerintah untuk bangun Indonesia yang berpihak pada tenaga dalam negeri. Dan pada peningkatan investasi dan angkat industrialisasi karena sekarang industri generasi ke 4 yang dikembangkan, harus didukung sepenuhnya oleh stakeholder dan komponen dan unsur politik di dalam dan di luar pemerintahan," tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan isu tentang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) bukanlah isu yang sengaja 'digoreng' atau dibesar-besarkan. Sebab, pada kenyataannya, Perpres tersebut memberi kemudahan pada TKA.
"Ya memang politik dong, keputusannya aja politik, tidak digoreng-goreng kan memang pemerintah mengeluarkan Perpres itu, dan memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing," katanya.
Dia menjelaskan, isu tentang TKA itu tidak dibesar-besarkan karena awalnya memang itu adalah kebijakan yang dibuat presiden. Meskipun ia menolak, bukan tambahnya, bukan berarti terlalu membesar-besarkan masalah.
Baca juga:
OSO soal polemik Perpres TKA: Oposisi jangan terlalu banyak didengerin
Pansus TKA dinilai belum perlu
Menkum HAM pastikan TKA China masuk ke Indonesia sudah tercatat
Ketua DPR ragukan temuan Ombudsman soal serbuan TKA di Kendari
SDM masih kurang, Indonesia butuh impor tenaga pengajar