NasDem minta MK tolak gugatan Yusril soal pelaksanaan Pilpres

Surya berharap pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ada.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak peninjauan kembali (judicial review) terhadap Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres). Menurutnya, jika gugatan itu diterima maka yang akan dirugikan adalah parpol peserta Pemilu dan masyarakat.

"Saat ini tahapan Pemilu Legislatif atau Pileg 2014 telah berjalan dan direncanakan dengan perhitungan yang terukur serta mendalam. Sehingga apabila rencana yang telah disusun ini harus diubah secara mendasar, maka dengan sendirinya dapat merugikan para peserta Pemilu dan para pemilih," ujar Surya Paloh kepada wartawan di kantor DPP NasDem, Jalan Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (20/1).

Surya mengingatkan MK untuk lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, golongan dan partai.

"Namun, jika nanti MK tetap mengabulkan permohonan tersebut. NasDem tetap akan mengikuti putusan itu, karena pada dasarnya NasDem juga menghormati hak setiap warga negara untuk melakukan pengujian ke MK, seperti mana dilindungi konstitusi," jelasnya.

Mantan ketua Dewan Penasihat Partai Golkar di era kepemimpinan Jusuf Kalla itu berharap pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ada.

"Untuk sosialisasinya kepada masyarakat akan lebih panjang dan saya rasa itu bisa lebih masuk akal dibandingkan diterapkan pada tahun 2014 ini," tandasnya.

Seperti diketahui, gugatan itu diajukan oleh Ketua Majelis Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra. Jika gugatan itu dikabulkan, maka Pemilu Legislatif dan Pilpres akan diadakan secara serentak.

Baca juga:
FPI dan APJII gugat PNBP sektor telekomunikasi ke MK
Diperiksa KPK, Jazuli ngaku ditanya soal gugatannya di MK
Marzuki Alie senang DPR tak boleh lagi pilih hakim agung
MK putuskan DPR tak lagi pilih calon hakim agung
Mahfud MD: Saya malu sebagai orang mantan MK