NasDem soal reshuffle: Seharusnya jatah menteri dari parpol ditambah
NasDem optimis kader mereka tak ada yang akan direshuffle. Kalau pun ada, mereka akan pertanyakan.
Wakil Ketua Fraksi NasDem, Johnny G Plate, yakin kader NasDem yang duduk sebagai menteri di Kabinet Kerja tidak akan direshuffle oleh Presiden Joko Widodo. Ia menilai selama delapan bulan berjalan tiga menteri dari NasDem memiliki kinerja yang baik.
Dia pun membantah keras bahwasanya ada isu yang beredar Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno bakal ditendang dari kabinet kerja oleh Jokowi. Bahkan, ia menyebut seharusnya Presiden menambah jatah menteri dari partai politik bukan malah menguranginya.
"Justru seharusnya (menteri dari parpol) ditambah," kata Johnny saat dihubungi, Kamis (2/7).
Namun demikian, apabila benar nantinya Jokowi mengurangi porsi menteri dari partai politik di Kabinet Kerja, dia menegaskan akan mempertanyakan apa alasan dibalik pengurangan menteri dari partai politik.
"Itu hak prerogatif Presiden. Tetapi tentu kami tanyakan, kenapa dikurangi," kata dia.
Sebelumnya, beredar isu apabila Jokowi akan mengurangi jatah menteri dari partai politik di Kabinet Kerja. Yang di mana, NasDem dan PKB bakal dikurangi masing-masing satu menteri, yaitu Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno dan Menpora Imam Nahrawi.
Baca juga:
NasDem beri sinyal koalisi dengan PDIP di Pilwalkot Surabaya
NasDem walk out dari paripurna tolak dana aspirasi, Taufik santai
PDIP minta tambahan lima menteri, ini reaksi NasDem
NasDem: Sayang, SBY telat nge-tweet tolak dana aspirasi
Sean Gelael minta bantuan dana Formula 1 ke Surya Paloh
Sekjen NasDem: Menteri yang hina Jokowi mundur saja!
NasDem sebut dana aspirasi berpotensi melanggar undang-undang
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Bagaimana cara Partai NasDem memperjuangkan penolakan penunjukan Gubernur Jakarta? Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta. Selain itu, NasDem juga ingin adanya pemilihan wali kota dan anggota DPRD tingkat kota madya di wilayah Jakarta. "Kita menginginkan ada pilkada di tingkat provinsi dan kota madya. DPRD juga ada DPRD kota dan DPRD provinsi. Itu yang terus akan kita perjuangkan pada saat pembahasan tingkat I di Komisi II DPR bersama dengan pemerintah," tegas Taufik.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Kenapa Partai NasDem menolak Gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh Presiden? Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden. Diketahui, mekanisme itu termuat dalam Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang tengah dibahas DPR. "Benar kami menolak gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden," kata Taufik Basari, dalam keterangannya, Kamis (7/12).Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.
-
Kapan Ganjar Pranowo resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Jateng? Pada 5 September 2023 ini, Ganjar Pranowo resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Jateng.