NasDem Soal Wacana 10 Pimpinan MPR: Belum Ada Kesepakatan di Koalisi Jokowi
"Kita berdiskusi tentang MPR dengan berbagai alternatif begitu berbagai alternatifnya itu mencari titik simpul lah, belum ada kesepakatan maksudnya belum ada keputusan akhir," ujar Johnny s
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengungkap, wacana penambahan pimpinan MPR menjadi 10 belum ada kesepakatan. Menurut Johnny, masih mencari alternatif titik temu antar partai.
"Kita berdiskusi tentang MPR dengan berbagai alternatif begitu berbagai alternatifnya itu mencari titik simpul lah, belum ada kesepakatan maksudnya belum ada keputusan akhir," ujar Johnny saat dihubungi, Rabu (21/8).
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Kapan pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Sejumlah skema pengamanan telah disiapkan aparat kepolisian menjelang pembacaan putusan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/4) hari ini.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Kapan MK membacakan putusan sengketa Pilpres 2024? MK menggelar sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Senin, 22 April.
-
Siapa yang memberikan komentar mengenai putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Kuasa Hukum Pasangan AMIN Bambang Widjojanto (BW) mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024.
Johnny pun mengamini pernyataan Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani. Koalisi pendukung pemerintah membuka opsi pimpinan MPR ditambah. Hal itu dibicarakan dalam forum 10 sekjen.
Dalam forum internal Koalisi Indonesia Kerja, kata Johnny, telah dibicarakan opsi apakah tetap lima pimpinan atau ditambah menjadi 10. Misal ditambah, apa yang menjadi kesepakatan politiknya.
"Kalau bertambah berapa apa dasar pasalnya dan kita belum ada dan apa yang jadi kesepakatan politiknya kan enggak bisa asal tambah saja tanpa kesepakatan. Apa konsesi politik yang mau dibicarakan kalau diubah, kalau enggak ya tetap. Tetapi kita kan terbuka untuk dibicarakan itu," jelas Johnny.
Menurutnya, belum dibahas bagaimana relasi antar partai atau antar fraksi. Namun, dia menekankan harus sesuai dengan undang-undang. Sampai saat ini, undang-undang belum mengakomodasi 10 pimpinan.
"Harus ya kalau ada pembicaraan apa konsesi politiknya kan belum ada itu nanti apa saja berapa banyak. Kan belum ada," ucapnya.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Menteri Favoritmu, Mana yang Layak Dipertahankan? Klik disini
Baca juga:
Fahri Hamzah soal Wacana 10 Pimpinan MPR: Tidak Ada Fungsinya
Pro Kontra Penambahan Kursi Pimpinan MPR Jadi 10
Soal Kebutuhan Anggaran Penambahan Pimpinan MPR, Menkeu Tunggu Putusan Final
PPP Sebut Koalisi Jokowi Terbuka Soal Penambahan Kursi Pimpinan MPR
PAN Usul Pimpinan MPR 10 Orang, Surya Paloh Bilang 'Kenapa Tidak 50?'