Olly Dondokambey dukung dana aspirasi, PDIP tunggu sikap Jokowi
PDIP akan mendukung apapun yang menjadi keputusan Jokowi mengenai dana aspirasi.
Ketua Fraksi PDIP di DPR Olly Dondokambey menyatakan pihaknya belum punya sikap resmi soal dana aspirasi senilai Rp 11,2 triliun. Menurut dia, PDIP menunggu sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) apakah menerima atau menolak.
"Loh, kami ini partai pemerintah. Bagaimana kami menolak, kalau pemerintah sudah mengusulkan. Kan enggak mungkin. Wong kami partai pertama mengusung pemerintah kan," kata Olly di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/6).
Olly menegaskan, PDIP satu suara dengan Jokowi soal dana aspirasi nanti. Karena itu, pihaknya masih menuggu sikap Jokowi apakah bakal menolak atau menerima dana Rp 20 Miliar per anggota DPR itu.
"Kalau pemerintah sudah putuskan, baru kita bedah. Akan ambil sikap di situ. Apakah dana aspirasinya cocok, baru akan kita diskusikan dengan pemerintah," imbuhnya.
Olly mengaku tak tahu dari mana datangnya pengusulan dana aspirasi tersebut, apakah dari DPR atau pemerintah. Namun setahu dia, awal dana aspirasi ini ada setelah anggota dewan turun di lapangan dan menemukan berbagai masalah.
"Banyak tuntutan, banyak keseimbangan jalan belum jalan. Melihat ke pelosok desa mana, kan anggota cari suara kan sampai ke ujung-ujung. Nah, mungkin dia dilihat di situ," tuturnya.
Kemudian DPR menyampaikan temuannya di lapangan kepada pemerintah. Respon pemerintah kemudian melakukan cek dan ricek. Dari sana kemungkinan bisa diketahui bahwasanya pemerintah juga berkaitan dengan kemunculan dana aspirasi.
"Saat pemerintah mengusulkan nota keuangan, anggaran Dapil ini buat program anggota. Bagi kita, masak kita tolak, orang pemerintah yang mengusulkan, kita ini sebagai partai pemerintah masak kita menolak," ujarnya.
Namun secara pribadi Olly sepakat dengan adanya dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar itu. Menurutnya dana tersebut akan berfungsi menambal kekurangan sarana dan prasarana di daerah.
"Bagi saya pribadi, itu perlu, nyaman dong. Iya toh. Orang datang ke daerah, janji politik kita bisa terealisasi. Bisa santai dong kita. Karena kita turun ke pelosok, mengawasi ad jembatan yang rusak, apakah ada irigasi, ada mata air sungai," tuturnya.
Baca juga:
PPP Djan Faridz: NasDem pahlawan kesiangan tolak dana aspirasi
Irman Gusman usul dana aspirasi DPR dibagi rata 34 provinsi
Fraksi PAN: Jika dana aspirasi banyak negatifnya, kami akan tolak
Pimpinan DPR: Berpolitik yang elegan, jangan makan tulang kawan
SBY protes keras DPR: Bagaimana pengawasan dana aspirasi itu?
Dana aspirasi DPR bukti cacat pikir wakil rakyat
Politisi PDIP sebut dana aspirasi upaya potong birokrasi berbelit
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.