Pakar: Jokowi Mau Reshuffle Bukan Karena Dorongan Parpol, Tapi Kapasitas Menteri
Penyegaran ini dinilai perlu agar komitmen antar menteri dan presiden sejalan dengan program-program nyata kerakyatan. Sehingga harus segera dilakukan evaluasi serius terhadap para menteri yang dianggap tidak memiliki sense of crisis.
Presiden Joko Widodo menyampaikan kemarahannya kepada jajaran kabinetnya lantaran dianggap lambat dalam melakukan serapan anggaran di masa pandemi Covid-19. Sehingga wajar ketika mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengancam akan melakukan reshuffle.
Direktur Eksekutif Indonesia Watch for Democracy, Endang Tirtana mengatakan, komitmen politik Jokowi sangat jelas dengan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Sehingga, kemungkinan reshuffle kabinet tidak ada kaitannya dengan partai politik.
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
"Pertimbangan kepentingan dan representasi partai politik jangan lagi menjadi indikator utama. Tetapi kepemimpinan, keahlian, kapasitas, kemauan mengabdi dan melayani rakyat seperti yang ditunjukkan Presiden serta loyalitas kepada visi-misi Presiden, menjadi pertimbangan utama," katanya kepada merdeka.com, Jumat (3/7).
Penyegaran ini dinilai perlu agar komitmen antar menteri dan presiden sejalan dengan program-program nyata kerakyatan. Sehingga harus segera dilakukan evaluasi serius terhadap para menteri yang dianggap tidak memiliki sense of crisis.
"Rendahnya serapan anggaran oleh kementerian dengan alasan berlindung di balik ketakutan atas aturan yang membatasi tidak bisa menjadi pembenaran. Pesan Presiden jelas dan tegas, bahkan jika perlu dikeluarkan lagi Perppu asal menyangkut penyelamatan rakyat," tutup Endang.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkap, sejumlah sektor yang membuat Presiden Jokowi jengkel. Sektor yang pertama, seperti yang disampaikan Jokowi adalah kesehatan.
Cara mudah melihatnya dari serapan anggaran dan belanja yang rendah. Ditambah sengkarut pendataan baik itu tenaga medis maupun data penerima bansos Covid-19.
Sektor selanjutnya, yang disorot yakni terkait stimulus untuk UMKM yang masih terhambat. Jika dana stimulus lambat masuk ke usaha kecil, maka pelaku usaha bakal gulung tikar. Efek selanjutnya jumlah masyarakat yang terkena PHK dan menganggur makin banyak.
"UMKM yang dapatkan stimulus masih ada hambatan," tegas Moeldoko.
(mdk/fik)