PAN: Pemerintah tak setuju, revisi UU Pilkada mustahil terwujud
PAN melihat gelagat Jokowi yang tidak setuju dengan revisi UU Pilkada ini.
Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR Yandri Susanto mengutarakan kepasrahannya revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah tak bisa terwujud. Lantaran, Presiden Joko Widodo secara tersirat sudah menunjukkan gelagat penolakannya.
"Revisi UU itu sahamnya pemerintah dan DPR sama. 50 persen 50 persen. Yang selama ini DPR setuju, pemerintah setuju saja banyak undang-undang yang tidak lahir. Apalagi kalau pemerintah tidak setuju, mustahil ini berhasil," kata Yandri dalam jumpa pers di Fraksi PAN, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/5).
Terlebih, sejumlah fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) juga sudah menyatakan penolakannya terhadap revisi ini. Sehingga, kemungkinan besar niatan revisi akan dimentahkan di sidang paripurna.
"DPR saja belum kompak. Menurut saya, jalannya revisi UU ini masih akan panjang," ucap Anggota Komisi II DPR ini.
Yandri memastikan fraksinya belum mengambil sikap resmi apakah akan menerima atau menolak revisi UU Pilkada. Namun, ia menilai, revisi memang perlu dilakukan untuk mengakomodasi partai politik yang berselisih agar dapat mengikuti pilkada. Walaupun dia melihat melakukan revisi sekarang tidak tepat karena sudah berdekatan dengan jadwal Pilkada yang sudah ditetapkan oleh KPU.
"Menurut F-PAN, revisi diperlukan, tapi momentumnya dicari yang baik," ucapnya.
Baca juga:
Demokrat takut revisi UU Pilkada malah ganggu pilkada serentak
PAN: Revisi UU Pilkada bisa sehari selesai
26 Anggota Komisi II serahkan usulan revisi UU Pilkada ke pimpinan
Politikus Golkar sebut KPU tolol
Fadli Zon tak percaya Jokowi tolak revisi UU Pilkada
Agung Laksono sebut wacana KMP revisi UU Pilkada ganggu islah Golkar
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Bagaimana proses pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
-
Siapa saja yang terlibat dalam rapat pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.