PAN: Presiden yang berhak evaluasi menteri, bukan Menpan RB
Hanafi menyakini Presiden Jokowi sudah melakukan evaluasi tersendiri bagi tiap menteri di Kabinet Kerja.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais menilai tidak seharusnya Menpan RB Yuddy Chrisnandi melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri. Sebab, melakukan evaluasi kinerja menteri merupakan tugas Presiden.
"Presiden yang berhak evaluasi. Presiden yang menentukan dan mengeluarkan pertimbangan untuk melihat kinerja para pembantunya," kata Hanafi saat dihubungi, Selasa (5/1).
Hanafi menyakini Presiden Jokowi sudah melakukan evaluasi tersendiri bagi tiap menteri di Kabinet Kerja. Lebih jauh, Wakil Ketua Komisi I DPR ini meyakini Jokowi sudah mengantongi nama-nama Menteri yang memiliki kinerja buruk.
"Presiden itu membutuhkan orang yang paham dengan programnya," katanya.
Sebelumnya, KemenPAN-RB melakukan penilaian akuntabilitas terhadap instansi dan lembaga pemerintah dalam 1 tahun. Penilaian ini dilakukan oleh 5 lembaga yakni MenPAN-RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS).
Adapun Kementerian yang mendapatkan nilai rendah di antaranya Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. KemenPAN-RB melakukan penilaian akuntabilitas terhadap instansi dan lembaga pemerintah dalam 1 tahun.
Penilaian ini dilakukan oleh 5 lembaga yakni MenPAN-RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS).
Adapun Kementerian yang mendapatkan nilai rendah di antaranya Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Baca juga:
Seskab puji penilaian akuntabilitas yang dilakukan Menteri Yuddy
MenPAN-RB buat rapor menteri, PDIP tegaskan itu kewenangan Jokowi
Soal pemecatan Rini, Sekjen PDIP yakin Jokowi patuh dengan UU
Menteri Yuddy: Penilaian akuntabilitas tak terkait reshuffle
PDIP sebut reshuffle penting untuk efektivitas kerja pemerintah
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Siapa yang berhak menentukan susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Kapan Ganjar Pranowo resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Jateng? Pada 5 September 2023 ini, Ganjar Pranowo resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Jateng.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kapan Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah Kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.