Paripurna alot, kubu Jokowi belum serahkan nama anggota komisi

"Yang tidak siap tidak boleh menyandera fraksi lain yang sudah siap."

Rapat paripurna DPR yang sedianya hanya menetapkan anggota fraksi di komisi berjalan alot. Penyebabnya, Koalisi Indonesia Hebat belum siap menyerahkan nama-nama anggotanya yang akan dimasukkan ke dalam komisi-komisi di DPR.

Terjadi perdebatan dan hujan interupsi di rapat paripurna. Koalisi Merah Putih tetap ngotot ingin paripurna langsung sahkan susunan anggota komisi kemudian lanjut dengan pemilihan pimpinan di komisi.

"Yang tidak siap tidak boleh menyandera fraksi lain yang sudah siap, kalau berlarut ini akan menjadi kesan negatif kepada rakyat," kata Wasekjen PAN Yandri Susanto di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/10).

Yandri bahkan menyindir pidato Presiden Jokowi yang meminta seluruh rakyat dan lembaga negara untuk langsung bekerja. Sementara fraksinya di DPR, justru ingin menunda pengesahan komisi yang bertujuan agar anggota DPR cepat bekerja.

"Kalau tunda terus seolah kita tidak siap. Sementara Presiden Jokowi bilang kerja kerja dan kerja padahal ini menetapkan nama saja," sindir Yandri.

Sementara itu, salah satu pimpinan sidang paripurna Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ikut interupsi. Menurut dia, dari lobi pimpinan sudah tidak ada lagi alasan penundaan dan semua fraksi menyatakan siap.

Fahri menolak jika penundaan dilakukan karena Jokowi belum mengumumkan kabinet seperti alasan Koalisi Indonesia Hebat yang belum siap serahkan nama anggota di komisi.

"Dalam sistem presidensial, legislatif atau parlemen itu independen dari eksekutif, jadi tidak ada istilah menunggu pengumuman kabinet," kata Fahri.

Menengahi perdebatan di paripurna, rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan memutuskan untuk diskors 30 menit. Selanjutnya diambil keputusan fraksi mana saja yang siap dan yang belum bisa bisa menyusul.

"Saya kira sudah jelas semua, kita sudah terima usulan dan sudah dibacakan. Rapat saya skors 30 menit," kata Taufik.

Diketahui, yang sudah siap menyerahkan nama anggota di komisi yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS. Sementara yang belum siap karena ingin menunggu pengumuman kabinet Jokowi yakni PDIP, PKB, NasDem, Hanura dan PPP.