Partai pendukung Ahok saling sikut berebut kendali

PDIP yang merasa memiliki jumlah kursi DPRD DKI paling banyak yakni 28 kursi, menyatakan sebagai pengusung utama Ahok dan Djarot. Oleh sebab itu, partai besutan Megawati Soekarnoputri ini ingin menjadi ketua tim pemenangan. Namun hal ini membuat tiga partai yang telah terlebih dahulu mengusung Ahok menjadi gerah.

2016-09-23 05:30:00

PDI Perjuangan telah mendeklarasikan diri untuk mengusung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat dalam Pilgub 2017 mendatang. Dukungan terhadap Ahok diberikan setelah tiga partai yakni Golkar, NasDem dan Hanura lebih dulu mengusung mantan Bupati Belitung Timur itu.

PDIP yang merasa memiliki jumlah kursi DPRD DKI paling banyak yakni 28 kursi, menyatakan sebagai pengusung utama Ahok dan Djarot. Oleh sebab itu, partai besutan Megawati Soekarnoputri ini ingin menjadi ketua tim pemenangan. Namun hal ini membuat tiga partai yang telah terlebih dahulu mengusung Ahok menjadi gerah.

Pilgub DKI Jakarta 2017 terbilang masih dalam tahapan awal, apalagi poros Cikeas yang terdiri dari Partai Demokrat, PAN, PPP dan PKB sedang mengodok pasangan calon sebagai lawan kuat duet Ahok-Djarot. Begitu pula dengan poros PKS dan Gerindra yang juga masih menimang-nimang pasangan yang akan diusungnya.

Meski belum apa-apa, partai-partai pendukung Ahok-Djarot sudah saling sikut. Gara-gara PDIP yang notabene baru bergabung ingin memegang kendali dengan menjadi ketua tim pemenangan.

Ketua DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengatakan partainya ingin agar ketua tim pemenangan Ahok-Djarot diambil alih dari tangan Golkar. Saat ini, tim pemenangan Ahok berada di bawah kendali kader Golkar Nusron Wahid.

"Kami sepakat tadi malam, teman-teman DPD (DKI Jakarta) yang akan bicarakan dengan Pak Ahok. Tapi sebagai partai pengusung, idealnya yang jadi ketua tim pemenangan adalah PDI Perjuangan. Tapi bagaimana detailnya nanti mereka akan bicara," kata Trimedya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9).

Sebagai partai pengusung dan memiliki kursi terbanyak, katanya, PDIP tidak ingin hanya menjadi 'tim hore' dari pemenangan Ahok-Djarot. Menurutnya, semua kader PDIP harus berperan dalam mengawal pemenangan Ahok-Djarot.

Politisi PDIP Eva Kusuma Sundari menyarankan agar Nusron tidak usah mengurus Pilgub DKI. Sosok Nusron seharusnya fokus mengurus para TKI.

"Nusron tidak usah urus Pilkada atau bahkan PDIP, kasihan para TKI. Urus TKI saja," kata Eva

Tim pemenangan Ahok sudah terbentuk jauh hari sebelum PDIP mendukung dan mendeklarasikan diri untuk mengusung duet Ahok-Djarot. Juru Bicara Tim Pemenangan Ahok dari Partai Hanura, Miryam S Haryani mengatakan, tim pemenangan Ahok yang terdiri dari berbagai elemen pendukung sudah terbentuk sejak dua bulan yang lalu.

Miryam menjelaskan saat itu sudah sepakat bergerak hanya demi memenangkan Ahok di Pilkada DKI. Dalam tim tersebut, kata dia, sudah disepakati pula apabila ada partai yang baru bergabung maka partai tersebut hanya tinggal menyesuaikan dengan tim yang sudah terbentuk.

"Harmoni sudah terbentuk dan ritme sudah terbangun, jangan lagi dirusak hanya karena ingin pengakuan khusus akan superioritas yang dimilikinya," kata Miryam, Kamis (22/9).

Ketua DPP Partai Hanura ini mengakui dalam politik memang dikenal sangat dinamis, perubahan bisa saja dilakukan kapanpun. Namun, kata dia, politik juga harus mengenal etika walaupun dengan alasan apapun.

"Politik juga mengenal tentang etika sehingga tidak semua hal bisa diganti seenaknya dengan mengatasnamakan dinamisasi," tegasnya.

Sedangkan politikus NasDem, Taufiqulhadi mengatakan, partainya tidak masalah jika PDIP ingin mengambil kursi pimpinan tim pemenangan Ahok-Djarot. Hanya saja, Taufiq menyampaikan sejumlah syarat bagi siapapun yang hendak memimpin tim pemenangan Ahok-Djarot.

Pertama, kata dia, tokoh tersebut harus bisa menjalin soliditas dan kebersamaan di tim.

"Adalah bekerja kalau masing-masing partai pendukung membentuk tim bersama maka adalah dituntut mereka yg menjadi pimpinan mampu membuat tim yang solid. Tim yang solid dan bisa mengajak kebersamaan," terangnya.

Syarat kedua, katanya, kader yang ditunjuk PDIP harus arif dan mampu berkomunikasi dengan baik kepada seluruh jajaran tim pemenangan. Anggota komisi III ini tidak ingin niat PDIP itu merusak keharmonisan yang telah terbentuk oleh susunan timses sebelumnya.

Menanggapi keinginan PDIP tersebut, Nusron mengaku tak masalah apabila nanti posisinya diambil alih partai pimpinan Megawati Soekarnoputri. Dia mengatakan, yang terpenting Ahok-Djarot dapat terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada DKI tahun 2017.

"Kalau saya sih prinsipnya yang penting Ahok-Djarot menang. Dipimpin siapa pun tidak masalah. Wong masalah tim saja," kata Nusron.

Dia mengatakan keempat partai merupakan sama-sama pengusung. Maka dari itu, dia mengaku tak masalah apabila nantinya struktur tim pemenangan Ahok diubah dengan baru bergabungnya PDIP.

"Yang daftar 4 partai. Berarti yang mengusung juga 4 partai. Enggak ada istilah pengusung dan pendukung soal ini. Semua jadi pengusung. Siapa pun (Ketua Tim Pemenangan Ahok) dan dari mana pun tidak masalah," jelas Nusron.

Baca juga:
PDIP mau jadi tim pemenangan Ahok, Nusron ngaku tak masalah
Ingin ambil alih kendali, PDIP bisa rusak harmoni tim koalisi Ahok
PKB sebut mundurnya Boy Sadikin bukti suara PDIP tak kompak
Nusron sibuk urusi Ahok, Menpan RB sebut aparatur dilarang kampanye
Komisi IX DPR sentil Nusron Wahid: Pilih BNP2TKI atau Pilgub DKI?

(mdk/sho)