PDIP akan lobi-lobi di DPR jelaskan alasan Jokowi naikkan BBM
Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi bukanlah tanpa sebab.
Kubu Koalisi Merah Putih di DPR bakal mengajukan hak interpelasi terhadap Presiden Joko Widodo. Hal ini sebagai imbas atas kebijakan yang diambil pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, sedangkan harga minyak mentah dunia mengalami penurunan.
"Sikap saya sendiri dan teman-teman-teman PDIP, tentu akan melakukan penjelasan dan lobi-lobi mengapa pemerintahan Jokowi harus menaikkan harga BBM," kata anggota Fraksi PDIP TB Hasanuddin kepada wartawan, Jakarta, Selasa (25/11).
Lebih lanjut, dia menegaskan, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi bukanlah tanpa sebab. Sudah ada pengkajian dan pertimbangan yang mendalam yang menitikberatkan pada program pembangunan untuk menunjang kesejahteraan rakyat di tahun-tahun mendatang.
Politisi PDIP itu menjelaskan, kenaikan harga BBM ini memang diputuskan dengan perhitungan demi kepentingan rakyat. Kedua, tambah dia, pengalokasian bantuan kepada mereka yang terkena dampak kenaikan harga BBM itu tepat waktu, orang dan jumlahnya. Kemudian alasan lainnya adalah tidak akan ada kebocoran dalam pengalokasian dana subsidi tersebut serta tidak akan ada korupsi.
"Kalau tiga syarat itu terpenuhi mengapa harus diramaikan. Toh ini demi kepentingan rakyat. Tapi sekali lagi KIH tidak khawatir, pemerintah mampu menjelaskan dengan detail dan dengan argumentasi yang cukup," tandasnya.
Untuk diketahui, hak interpelasi merupakan hak yang melekat pada setiap anggota DPR, dan sudah diatur dalam UU MD3. Untuk bisa mengajukan hak interpelasi, minimal diusulkan oleh 25 anggota DPR dari dua fraksi yang berbeda. Dengan melihat syarat ini, maka pengajuan hak interpelasi terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sangat mungkin terjadi.
Baca juga:
Usai naikkan harga BBM, pemerintah akan evaluasi subsidi LPG
Pertamina: Harga minyak dunia bakal terus turun
Harga BBM subsidi naik, konsumsi Pertamax melonjak 40 persen
BBM naik, Tarif kapal Banda Aceh-Sabang naik 25 persen
'Jokowi lebih mudah naikkan harga BBM daripada main PlayStation'
BBM naik, Menaker imbau perusahaan beri karyawan uang tambahan
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang ditawarkan oleh DPLK BRI kepada UMKM? DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun BRI dengan menyelenggarakan kelas edukasi “UMKM Pun Bisa Punya Pensiun” dalam pojok investasi di acara Pesta Rakyat Simpedes (PRS) BRI di Pandaan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Bagaimana cara kerja sama BPH Migas dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya dalam pengawasan BBM subsidi? Ruang lingkup PKS tersebut meliputi pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna, peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP, serta pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.