PDIP dukung penuh sikap Jokowi tolak revisi UU Pilkada
"Kan Undang Undang belum dijalankan masa diubah demi kepentingan-kepentingan parpol," kata Hasto Kristiyanto.
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mendukung keputusan Presiden Joko Widodo menolak revisi Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal itu karena peraturan perundang-undangan ini belum dilaksanakan.
"Kan Undang Undang belum dijalankan masa diubah demi kepentingan-kepentingan parpol," tegas Hasto Kristiyanto di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (20/5).
Menurutnya, langkah Jokowi tidak menerima usulan revisi Undang Undang Pilkada sangat tepat. Soalnya, jika dikabulkan maka disinyalir akan menimbulkan persoalan baru lagi.
"Kami mendukung pemerintah untuk tidak merubah Undang Undang ini. Agar tidak menimbulkan suatu persoalan baru," tuturnya.
Menurutnya rakyat sebagai pondasi demokrasi harus diberikan kebebasan untuk memilih. "Hormati rakyat untuk memilih pemimpin, kepentingan yang lebih besar," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak dilakukan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Menurut Menko Polhukam Tedjo Edy Purdijatno, Jokowi tidak menerima usulan dari DPR untuk merevisi UU tersebut.
"Tidak (menerima). Kemarin dari presiden sudah menyatakan ditolak revisinya jadi menggunakan UU No 8 Tahun 2015," kata Tedjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/5).
Baca juga:
DPR tunggu sikap resmi Jokowi soal revisi UU Pilkada
Agung Laksono: Golkar dukung sikap Jokowi tolak revisi UU Pilkada
Ketua Komisi II DPR jamin revisi UU tak ganggu proses pilkada
Jokowi tolak revisi UU Pilkada, KMP akan gelar rapat sore ini
Pimpinan DPR sebut nasib revisi UU Pilkada ada di Komisi II
Romi: DPR mending fokus prolegnas ketimbang revisi UU Pilkada
Presiden Jokowi tolak revisi UU Pilkada
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Bagaimana pengaruh Presiden Jokowi pada Pilkada Jateng? Peta kompetisi Pemilihan Gubernur Jawa Tengah berdasarkan temuan survei ini tampak masih cair. Semua kandidat masih berpeluang untuk saling mengungguli. Selain faktor popularitas calon, faktor Jokowi Effect, melalui tingkat kepuasan kepada presiden dapat berpengaruh," imbuh dia.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Kapan Presiden Joko Widodo menyelesaikan pendidikannya di Universitas Gadjah Mada? Masuk kuliah pada 1980, ia berhasil menyelesaikan pendidikannya 5 tahun berselang.
-
Bagaimana menurut Gibran soal pernyataan Hasto yang menuding Jokowi mengambil alih kepemimpinan PDIP? Wali Kota Solo juga menepis pernyataan Hasto yang menuding Jokowi berupaya mempertahankan kepemimpinannya dan mengincar kursi ketua umum DPP PDIP yang dijabat Megawati Soekarnoputri. "Mengambil alih ? Enggak, nggak ada seperti itu," ungkapnya.