PDIP Kritik Partai PRIMA: Berpolitik Harus Paham Konstitusi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan, sebagai partai politik harus patuh terhadap konstitusi. Jangan gunakan celah hukum untuk menunda agenda Pemilu lima tahunan.
PDI Perjuangan mengkritik Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang melakukan gugatan ke PN Jakarta Pusat dengan vonis meminta tahapan Pemilu ditunda.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan, sebagai partai politik harus patuh terhadap konstitusi. Jangan gunakan celah hukum untuk menunda agenda Pemilu lima tahunan.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Bagaimana PDIP akan menentukan sikap politiknya di masa mendatang? “Memberikan usulan kepada Ibu Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum PDIP pemegang hak prerogatif kongres untuk kemudian disanalah (Rakernas) PDIP akan menentukan sikap politiknya. Akan berada di dalam atau di luar pemerintahan,” ungkapnya.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Siapa yang memiliki hak prerogatif menentukan arah politik PDIP? Lebih lanjut, Basarah menyampaikan, seluruh struktur partai memang berhak memberikan masukan ke Megawati soal posisi berkoalisi atau menjadi oposisi. Akan tetapi, Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
"Termasuk partai politik termasuk partai PRIMA harusnya betul-betul berpolitik harus memahami hukum yang didasarkan dengan konstitusi kita yang mengatakan bahwa Pemilu dilaksanakan lima tahun," ujar Hasto di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (4/3).
Terkait PRIMA yang tidak lolos verifikasi administrasi sebagai peserta Pemilu, kata Hasto, wajar syarat ketat diberlakukan. Ia membandingkan dengan syarat anak sekolah masuk TK atau SD.
"Jangankan sebuah partai untuk ikut pemilu memerlukan syarat yang ketat, kita masuk perguruan tinggi pun memerlukan syarat yang ketat, bahkan kita masuk TK SD memerlukan syarat," ujar Hasto.
PDIP pun menyelesaikan langkah hukum yang ditempuh PRIMA. Ketidakpahaman PRIMA bahwa ada syarat dipenuhi menjadi peserta Pemilu.
"Dengan demikian ketidakpahaman terhadap ketentuan-ketentuan yang menjadi kriteria parpol ikut Pemilu sangat disesalkan PDIP, dan itu tidak dipahami partai PRIMA," ujar Hasto.
Prima menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Partai yang dipimpin Agus Jabo Priyono itu merasa kecewa akibat tak lolos verifikasi administrasi sebagai peserta Pemilu 2024.
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/tin)