PDIP mati-matian bela Mega soal petugas partai
Pernyataan Mega terkait petugas partai menuai kontroversi.
Setelah terpilih kembali menjadi ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato keras saat penutupan Kongres IV PDIP. Megawati menegaskan, setiap kader PDI Perjuangan, yang tidak mau disebut petugas partai dipersilakan keluar.
"Kalian adalah petugas partai, perpanjangan tangan partai. Kalau ada yang tidak mau disebut petugas partai, keluar!" tegas Megawati dalam pidato penutupan Kongres IV PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Sabtu (11/4) pekan lalu.
Pernyataan Mega ini langsung menyulut kontroversi. Tak ingin menjadi isu liar, orang-orang dekat Mega ramai-ramai membela Mega terkait pernyataan soal petugas partai.
Berikut ini pembelaan PDIP pada Mega terkait petugas partai seperti dirangkum merdeka.com, Selasa (14/4):
-
Kapan Cinta Mega dipecat dari PDIP? Sekretaris DPD PDIP Jakarta Gembong Warsono mengungkapkan, pemecatan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan DPP PDIP, Senin (14/8).
-
Mengapa Cinta Mega dipecat dari PDIP? PDIP telah memecat Cinta Mega usai ketahuan diduga main judi slot Politikus PDIP Cinta Mega akhirnya dipecat oleh partai, usai ketahuan diduga bermain judi online slot saat rapat paripurna bulan lalu.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Siapa yang Ganjar Pranowo temui di Rakernas PDIP? Ganjar tiba di lokasi pukul 13.27 WIB dengan mengenakan pakaian serba merah sambil membawa gambar Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden pertama RI, Soekarno.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Di mana Rakernas PDIP diadakan? Mantan calon Presiden (Capres) nomor ururt 03 Ganjar Pranowo menghadiri agenda rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol Jakarta pada Jumat (24/5).
Hasto sebut petugas partai itu terhormat
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai banyak pihak yang tidak memahami bahwa petugas partai yang diamanatkan dalam AD/ART merupakan sebutan penghormatan atas penugasan kader partai. Sebutan itu berlaku untuk kader yang duduk dalam posisi di struktural partai, eksekutif, maupun legislatif.
"Seorang kader yang mendapat penugasan dan berhasil duduk di lembaga eksekutif misalnya, hanya terjadi setelah yang bersangkutan melalui proses seleksi, penugasan, dan akhirnya diperjuangkan bersama untuk duduk dalam lembaga terhormat tersebut," kata Hasto, di Jakarta, Senin (13/4).
Dia menjelaskan, istilah petugas partai juga muncul dalam sejarah pergerakan memperoleh kemerdekaan Indonesia. Saat itu PNI bertugas mendidik, menyadarkan, dan memimpin massa rakyat. Mereka yang telah terbukti mampu mengorganisir rakyat, kemudian ditugaskan oleh partai untuk terjun di tengah rakyat.
"Demikian halnya dalam sistem pemilu Indonesia, ketika partai berhasil mendapatkan kepercayaan rakyat dalam pemilu, maka kemudian partai menugaskan kader terbaiknya untuk menjadi anggota legislatif, dan dapat mengusung calon presiden. Di situlah makna petugas partai juga muncul," jelasnya.
Istilah petugas partai tak merendahkan
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Henry Yosodiningrat mengatakan, penyebutan petugas partai tersebut bukan berarti merendahkan Jokowi. Menurutnya, istilah petugas partai hanya berlaku saat Jokowi berada di dalam partai.
"Saya tidak melihat direndahkan martabatnya. Ndak ada, prinsipnya begitu, dia kader partai, petugas partai seperti kami di DPR. Seperti caleg, kalau dia terpilih dia ditugaskan," ujar Henry di Gedung DPR RI, Senin (13/4).
Menurutnya, dalam hukum tata negara, posisi presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. "Tapi ketika presiden diusung partai, atau gabungan parpol, ketika dia masuk rumah, kembali ke rumah, di situ dia kembali ke petugas partai," imbuh Henry.
Ganjar minta tak usah ribut soal petugas partai
Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo menyatakan masyarakat tidak usah repot dan risau dengan pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri soal istilah petugas partai. Dia mengibaratkan petugas partai seperti anggota TNI dan Polri yang ditugaskan di daerah.
"Sebenarnya enggak usah repot yah. Petugas partai itu gini loh, umpama saya menjadi anggota TNI, terus ditugaskan di daerah kan petugas TNI. Polri dititipkan menjadi petugas di luar Polri mungkin. Itu kan petugasnya. Atau saya meminta, minta dong saya untuk bekerja ke saya. Dia kan petugas," kata Ganjar Pranowo usai menggelar acara Samsat Idol di Wisma Perdamaian, Kawasan Tugu Muda, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (13/4) malam.
Layaknya Jokowi yang menjadi presiden, Ganjar yang menjabat sebagai gubernur juga merasa bahwa dirinya adalah petugas partai yang dipercaya PDI Perjuangan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah.
"Nah, orang partai ditugaskan, saya ditugaskan loh ini. Saya sama Pak Heru yang merekomendasikan bukan PDI Perjuangan apa saya bisa ke sini? Itu fungsi pengertian petugas. Maka sebenarnya enggak usah risau dengan kalimat petugas," ungkapnya.
Tjahjo: Pak Jokowi bisa menempatkan diri
Mantan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo menyatakan, kata 'petugas partai' yang diungkapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Kongres PDIP tidak bermaksud untuk merendahkan pejabat negara. Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengingatkan seluruh kader PDIP adalah petugas partai, tak terkecuali Presiden Joko Widodo.
"Pak Jokowi, yang saya pahami, beliau bisa menempatkan diri dengan bijak pada posisi mana beliau sebagai Presiden RI dan pada posisi beliau sebagai kader partai yang ditugasi oleh PDI Perjuangan," kata Tjahjo, Minggu (13/4).
Tjahjo mengatakan, Jokowi terpilih sebagai presiden karena dipilih rakyat yang awalnya atas dasar penugasan partai. Namun, sebagai presiden Jokowi juga mematuhi aturan kenegaraan.
"Saat saya ditunjuk sebagai Mendagri, tunduk aturan-aturan negara, loyal kepada Presiden karena saya pembantu Presiden," kata Mendagri ini.