PDIP Setuju Jaksa Agung dari Luar Partai Politik
Hasto mendukung jika korps Adhyaksa dipimpin sosok non partai politik. Menurutnya, ini salah satu aspirasi masyarakat.
Beberapa partai politik koalisi setuju jika kursi Jaksa Agung di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin tidak diisi figur dari partai politik. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan memberikan sinyal menolak Jaksa Agung dari partai politik sekaligus mendorong figur internal kejaksaan sebagai Jaksa Agung.
"Kalau kita mendorong stabilitas sebuah sistem termasuk di dalam Kementerian yang dulu disebut dengan departemen manakala kita juga memberikan ruang bagi kader-kader dari internal lembaga kementerian negara tersebut untuk mendapatkan ruang jabatan yang tertinggi," ujarnya di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (1/8).
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kenapa Jokowi panggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Hasto mendukung jika korps Adhyaksa dipimpin sosok non partai politik. Menurutnya, ini salah satu aspirasi masyarakat.
"Berbagai aspirasi yang diberikan oleh publik bahwa Jaksa Agung dipimpin oleh internal yang tumbuh dan punya dedikasi dalam membangun seluruh sistem dan komitmen seluruh elemen dari aparat dari Jaksa Agung untuk dapat menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya itu juga ditangkap oleh PDIP dan kami memberikan dukungan terhadap aspirasi itu," kata Hasto.
Sebagai penegak hukum, Jaksa Agung harus bebas dari intervensi politik. Sehingga diupayakan dipimpin oleh orang non partisan partai. PDIP sepakat jika kursi Jaksa Agung diisi orang-orang yang tidak terafiliasi dengan partai politik tertentu.
"Karena itulah mari agar seluruh upaya di dalam penempatan jabatan strategis terhadap mereka-mereka yang punya tanggung jawab di dalam menegakkan hukum yang berkeadilan itu betul-betul dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tanpa intervensi politik kekuasaan dari pihak tertentu," ucapnya.