PDIP Singgung Konsolidasi Membendung Calon Potensi karena Adanya Ambisi Kekuasaan
Hasto kemudian berbicara soal calon Kepala Daerah yang diusung dengan membendung koalisi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen), Hasto Kristiyanto tidak banyak menapik perihal Bahlil Lahadalia yang menjadi Ketum Baru Partai Golkar. Dia juga menegaskan dengan adanya Ketum baru Golkar menggantikan Airlangga Hartarto tidak berpengaruh pada peta politik.
"Ya sebenarnya peta pilkada tidak banyak berubah selama kita berpegang pada suara rakyat, pada kehendak rakyat," kata Hasto di DPP PDIP, Kamis (22/8).
- Konsolidasi ke Daerah, Puan Minta Aparat Netral di Pilkada Jateng
- PDIP Tegaskan Putusan Baleg Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah Bertentangan dengan Keputusan MK
- PDIP Menduga Rencana KPK Periksa Hasto Politis hingga Singgung Gibran
- Hasto Bicara Sikap PDIP: Di Dalam atau Luar Pemerintahan Demi Kepentingan Rakyat
Hasto kemudian berbicara soal calon Kepala Daerah yang diusung dengan membendung koalisi.
"Karena ketika konfigurasi kekuasaan itu mencoba dilakukan konsolidasi dengan membendung calon-calon yang punya potensi karena adanya ambisi kekuasaan, rakyat akhirnya akan bergerak," tegas Hasto.
Menurut dia, kedaulatan rakyat tidak akan bisa dibendung meskipun ada benteng-benteng kekuasaan yang menghalangi.
Diberitakan sebelumnya, Bahlil Lahadalia resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029. Penetapan itu dilakukan usai Bahlil menyampaikan pidato dan visi misi sebagai calon ketua umum di tengah Musyawarah Nasional (Munas) XI.
Awalnya, Ketua Pimpinan Sidang Munas XI Adies Kadir menanyakan kepada sidang terkait persetujuan untuk menetapkan Bahlil menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
"Apakah seluruh hadirin yang hadir setuju untuk kita tetapkan Bapak Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024 2029?" kata Adies di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).
"Setuju?" tanya Adies yang dijawab setuju sidang.
Adies kemudian mengetok palu tanda pengesahan penetapan Menteri ESDM itu sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029.