PDIP Soal Biaya Pilgub DKI 2012: Jokowi Tidak Bohong!
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereira menegaskan, biaya politik untuk menghadapi Pilgub DKI 2012 dilakukan dengan gotong royong. Saat itu, PDIP bersama Gerindra berkoalisi mengusung pasangan Jokowi-Ahok.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereira menegaskan, biaya politik untuk menghadapi Pilgub DKI 2012 dilakukan dengan gotong royong. Saat itu, PDIP bersama Gerindra berkoalisi mengusung pasangan Jokowi-Ahok.
Hal ini diungkap Andreas berkaitan dengan pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojokadikusumo yang mengaku keluar uang banyak untuk biaya kampanye di Pilgub DKI 2012.
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Bagaimana Prabowo bisa menyatu dengan Jokowi? Saat Pilpres 2019 Prabowo merupakan lawan Jokowi, namun setelah Jokowi terpilih menjadi presiden Prabowo pun merapat kedalam kabinet Jokowi.
-
Apa yang dibahas Prabowo dan Jokowi saat bertemu? Juru Bicara Menteri Pertahanam Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut, pertemuan Prabowo dengan Jokowi untuk koordinasi terkait tugas-tugas pemerintahan. "Koordinasi seperti biasa terkait pemerintahan," kata Dahnil saat dikonfirmasi, Senin (8/7). Dia menjelaskan, koordinasi tugas tersebut mencakup Prabowo sebagai Menteri Pertahanan maupun sebagai Presiden terpilih 2024-2029.
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
"Jokowi tidak bohong. Memang kenyataannya seperti itu. Kami gotong royong untuk Jokowi yang representasi PDIP Perjuangan. Sementara representasi Gerindra kan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)," kata Andreas saat dihubungi, Rabu (23/1).
Andreas menegaskan, tidak Hashim seorang yang mengeluarkan kocek besar untuk membiayai pemenangan Jokowi-Ahok. PDIP bersama kadernya juga urunan untuk menghadapi Pilkada yang saat itu melawan incumbent, Fauzi Bowo (Foke).
"Ya memang gotong royong. Di PDIP, DPP, anggota Fraksi DPR RI, DPD DKI dan anggota fraksi pun keluarkan dana dari kantong masing-masing untuk membiayai kampanye di basis kelurahan-kelurahan. Saya waktu tanggung jawab di Kecamatan Koja," tegas Andreas.
Andreas mengaku biaya politik memang mahal. Tapi tradisi di PDIP, untuk membiayai politik yang mahal itu dilakukan dengan gotong royong.
Dia pun menekankan, PDIP tak pernah menerima pemberian dari cukong-cukong pilkada. Sebab, semua biaya politik pemilu daerah dan nasional itu dilakukan dengan cara gotong royong.
"Biaya politik memang (mahal). Tapi kalau ditanggung gotong royong ya terasa menjadi ringan. Kalau main cukong-cukongan ya pasti banyak yang dikeluarkan. Di PDI Perjuangan kami tidak kenal prinsip cukong-cukongan, yang kami praktikan adalah prinsip gotong royong," tegas dia.
Kisruh biaya politik Pilgub DKI 2012 berawal dari ucapan Jokowi di Debat Capres 17 Januari lalu. Saat itu Jokowi menanggapi pertanyaan tentang biaya politik yang mahal. Jokowi menyontohkan pengalamannya mengikuti Pilkada DKI Jakarta.
"Saya contohkan saya sendiri pemilihan wali kota, anggaran sangat kecil. Gubernur saya tidak mengeluarkan uang sama sekali. Pak prabowo pun tahu mengenai itu ketum partai pendukung tahu, sekali lagi ini butuh proses panjang. Artinya apa? Ini bisa dimulai dari relawan, bisa dimulai dari keinginan publik, tanpa mengedepankan finanasial," kata Jokowi.
Jawaban Jokowi membuat Hashim dan Kader Gerindra lainnya geram. Bahkan Jokowi disebut bohong karena tak keluarkan uang di Pilgub DKI lalu.
Anggota Direktorat Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Nicholay Aprilindo mengatakan, Hashim adik dari Prabowo sendiri yang mendanai semua pencalonan Jokowi saat Pilgub DKI yang jumlahnya sampai miliran rupiah.
"Itu bohong jika dia katakan tanpa biaya pokok. Segala sesuatu saat itu dibiayai oleh Hashim Sujono Djojohadikusumo, baik Ahok atau Jokowi tidak didukung oleh pengusaha. Dana murni dari kantong Hashim," tegas Nico.
Senada, Hashim bahkan blak-blakan membeberkan saat itu Jokowi memang tak mengeluarkan sepeser pun karena dibiayai oleh dirinya.
"Uangnya dari saya itu kenyataan itu. Saya kira ya maaf ya tidak benar itu. Maka saya heran waktu di debat kok enggak pakai uang, maaf ya ini tidak logis. Di Indonesia untuk setiap pencalonan harus ada uang, untuk bayar saksi itu berapa, minimal Rp 100 ribu atau Rp 300 ribu," kata Hashim.
Hashim menampik bila menggelontorkan dana untuk Jokowi sebanyak Rp 600 miliar pada Pilgub DKI 2012. Dia hanya mengaku mengeluarkan uang yang sangat besar. Hashim mengaku memiliki bukti tersebut. Dia berani membuktikan bila pertanyaan diprotes oleh Jokowi.
"Beberapa kali Pak Jokowi datang ke kantor saya cukup sering dan minta bantuan waktu itu yah karena Pak Prabowo yang usung Jokowi juga Ahok. Kan dari kami walau pun Pak Jokowi dari PDIP tapi Pak Prabowo yaang usulkan Jokowi ke Mega," ungkap Hashim.
Hashim sangat menyesal dengan pernyataan Jokowi. Padahal, dia juga mengocek kantong untuk biayai baju kampanye kotak kotak dan baliho Jokowi. "Kaos baliho, baju kotak-kotak kami yang biayai," tandas Hashim.
Baca juga:
Datangi Istana, Ulama Banten Minta dari Sabang sampai Merauke pilih Jokowi
Survei Indikator: Hampir Semua Partai Tak Solid Dukung Paslon di Pilpres 2019
Demokrat Garansi Pemerintahan Prabowo Teduh, Tak Ribut Seperti Jokowi
Demokrat Heran JK Baru Kritik Infrastruktur Jokowi Usai Uang Rakyat Dipakai
LBH Jakarta: Golput Bukan Tujuan Tapi Ekspresi Politik untuk Memprotes Keras
Prabowo-Sandiaga Laporkan Tabloid 'Indonesia Barokah' ke Polisi
Ma'ruf Amin Ajak Warga NU Tuban Pilih Pemimpin Nyata Kerjanya Bukan Lamunan