PDIP uji loyalitas PAN ke Jokowi dalam revisi UU MD3

"Saya mengharapkan PAN jadi bagian energi nasional, mendorong melembaganya praktik itu, salah satu ujiannya UU MD3."

Politikus PDIP Hendrawan Supratikno meragukan loyalitas PAN yang menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Sebab, PAN juga memutuskan untuk tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP).

Hendrawan mengatakan, PAN mestinya mendukung wacana Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang ingin melakukan revisi UU MD3. Menurut dia, revisi UU MD3 untuk mengembalikan marwah demokrasi yang diambil atas kepentingan sesaat dulu.

"Kalau di fraksi ini mengembalikan UU MD3 kepada marwah demokrasi nasional kita, demokrasi menekankan musyawarah mufakat dan gotong royong. Kita ingat UU MD3 dibuat sehingga yang menang dapatkan semua, yang kalah kehilangan semua," kata Hendrawan saat dihubungi merdeka.com, Senin (7/9).

Menurut dia, sebaiknya UU MD3 dikembalikan seperti dulu, yakni berdasarkan asas proporsionalitas. Sehingga jabatan di parlemen berdasarkan suara di pemilu legislatif.

"Proporsionalitas itu merupakan praktik demokrasi, harusnya kita pertahankan. Ingat PDIP mati-matian pertahankan itu mendukung asas proporsionalitas. Itu prinsip musyawarah gotong royong. Kalau ini bisa dikembalikan, maka marwah demokrasi berciri nilai kebangsaan bisa kita tegakkan kembali," tegas dia.

Karena itu bergabungnya PAN di pemerintah diharapkan juga bisa mendukung wacana KIH ingin merevisi UU MD3. Namun dalam sejumlah komentar elite PAN, revisi UU MD3 tidak menjadi prioritas saat ini. Hendrawan pun menyayangkan jika PAN hanya gabung di pemerintahan tapi tidak satu suara dengan partai pemerintah di DPR.

"Ini disebut langkah tadinya dalam bayangan saya (PAN gabung) energi politik kebangsaan semakin kuat, mendorong terwujudnya politik kebangsaan yang inklusif, kalau pernyataan matikan satu dengan lain itu repot," tutur dia.

Hendrawan pun meminta agar revisi UU MD3 juga menjadi perhatian PAN sebagai partai yang bergabung dengan pemerintah. PAN diminta mendukung revisi UU MD3.

"Karena PAN tidak transaksional, ini dalam rangka politik kebangsaan maka upaya ini harus dilakukan bersama di DPR," kata dia.

"Saya mengharapkan PAN jadi bagian energi nasional, mendorong melembaganya praktik itu, salah satu ujiannya UU MD3," pungkasnya.

Baca juga:
PDIP cermati langkah dua kaki PAN di KMP dan pemerintah Jokowi-JK
Pimpinan DPR beri sinyal tak restui keinginan KIH revisi UU MD3
PAN gabung pemerintah, Hanura tolak jatah menteri di kabinet diambil
Ini kata Demokrat soal lobi Megawati tarik PAN ke pemerintah
Ogah tiru PAN, Ibas tegaskan Demokrat tetap di luar pemerintahan
Desy Ratnasari: PAN tetap kritis meski gabung pemerintah
PPP minta pertentangan KIH vs KMP tidak terus diperpanjang