PDIP Usul Menteri NasDem Direshuffle, PKS: Jokowi Harus Bijak di Akhir Pengabdian
Dia mengatakan, Jokowi sebaiknya mengarahkan para menterinya dengan benar di akhir masa jabatan ini.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk bijak dalam melakukan reshuffle kabinet. Apalagi menjelang masa jabatannya berakhir.
Hal itu menanggapi usulan PDIP supaya Jokowi mengevaluasi kinerja dua menteri asal NasDem yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya.
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, Jokowi perlu menjaga soliditas pemerintahan. Maka perlu bijak dalam mengambil keputusan untuk melakukan reshuffle.
"Presiden perlu bijak. Di masa akhir pengabdiannya, bagus menjaga soliditas," ujarnya kepada wartawan, Senin (26/12).
Dia mengatakan, Jokowi sebaiknya mengarahkan para menterinya dengan benar di akhir masa jabatan ini. Daripada melakukan reshuffle yang hanya menimbulkan kebisingan. Mardani meminta Jokowi tidak buru-buru merombak kabinetnya.
"Dengan jam terbang tinggi beliau bisa mengarahkan para Menteri. Ketimbang membuat kebisingan yang tidak perlu dengan reshuffle terburu-buru," kata Mardani.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan sinyal akan melakukan reshuffle kabinet. Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi untuk mengevaluasi dua menterinya, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Dua menteri itu adalah politikus NasDem.
Djarot berharap ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, menteri kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya," ujar Djarot di Menteng, Jakarta, Jumat (23/12).
Anggota Komisi IV DPR ini menyinggung masalah impor beras. Di tengah digemborkan swasembada beras, malah harga beras naik. Saat musim panen dan harga beras naik, justru ada impor.
"Termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Justru pemerintah harus intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor," ujar Djarot.
"Yang parah nanti, yang sakit petaninya. Makanya kita di Komisi IV kita sampaikan coba buka data. Data yang fix yang sama baik itu oleh BPS, dimiliki Kementan, data dimiliki Bulog, data yang dimiliki Bappenas badan pangan nasional, buka, satukan. Perlu ga kita impor, katanya masih cukup. Perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi," tegasnya.
Namun, Djarot mengembalikan lagi kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif apakah perlu beberapa menterinya diganti. Termasuk juga peluang partai yang belum masuk kabinet diajak bergabung.
"Wah kalau itu urusannya presiden. Itu hak prerogatif presiden. Kita hormati kita hargai kita berikan kesempatan kepada pak Jokowi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kabinet. Apakah perlu reshuffle atau tidak. Itu pun untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia," ujar Djarot.
(mdk/ray)