PDIP Yakin Jokowi Cari Sosok Penjabat Gubernur yang Senapas dengan Pemerintah Pusat
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendukung penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah yang mengisi kekosongan bupati/walikota melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendukung penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah yang mengisi kekosongan bupati/walikota melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Sebab penjabat ini memiliki kewenangan sama dengan kepala daerah definitif.
"Nah untuk menentukan siapa Pj di tingkat kabupaten kota ini kan melalui usulan dari Gubernur, sehingga ada mekanisme berdasarkan UU ada fit and proper, mengingat Pj mengemban tugas sebagai penjabat kepala daerah dengan kewenangan yang sama dengan kepala daerah," ujar Hasto di sekolah partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (7/1).
-
Bagaimana PDI Perjuangan menyaring calon gubernur dan wakil gubernur? Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan bahwa nama bakal calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan akan disaring melalui usulan dewan pimpinan cabang (DPC) dan dewan pimpinan daerah (DPD).
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Kapan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) dibentuk? Dilansir dari kanal YouTube Bimo K.A, Daerah Istimewa Kalimantan Barat terbentuk pada tahun 1946.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
Sementara untuk mengisi kekosongan penjabat gubernur, Hasto yakin Presiden Joko Widodo akan mencari sosok yang senapas kebijakannya dengan pemerintah pusat dalam skala prioritas mengatasi pandemi.
"Terkait dengan Pj untuk provinsi tentu saja itu melalui tim penilai akhir yang juga dipimpin oleh presiden sehingga dengan melihat tantangan pasca pandemi yang sangat berat dengan varian delta, dan sekarang kita masuk varian baru omicron tentu saja pak presiden juga akan mencari sosok-sosok yang kebijakannya nanti senapas dengan pemerintah pusat di dalam sekala prioritas mengatasi pandemi demi berbagai varian itu," jelas Hasto.
Baca juga:
Gerindra Dukung Heru Budi Hartono Jadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta
Tanggapan Heru Budi Dikabarkan jadi Pj Gubernur DKI: Masih Banyak yang Lebih Pantas
Ia mengatakan, sosok yang menjadi penjabat gubernur diharapkan memiliki aspek kepemimpinan membangun masyarakat yah dipimpinnya. Serta mampu menjaga kondusifitas Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
Hasto percaya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mampu transparan dalam proses penunjukan penjabat kepala daerah. Melihat bagaimana suksesnya jalan Pilkada 2020.
"Kami percaya kepada Pak Tito Karnavian menteri dalam negeri bahwa beliau mengedepankan transparansi itu, ketika Pilkada serentak dilaksanakan 2020 itu juga membuktikan bagiamana mereka yang menjadi penjabat sementara memastikan pemilukada dijalankan secara demokratis. Ini rekam jejak yang positif terhadap kepemimpinan bapak Mendagri," ujarnya.
Baca juga:
Demokrat Usul Ada Fit And Proper Test Bagi Pj Kepala Daerah
PKS Minta Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Transparan dan Akuntabel
Komisi II: Mendagri Butuh Wamen untuk Siapkan Penjabat Kepala Daerah
Masa Jabatan Kepala Daerah Habis di 2022-2023 Tak Bisa Dilanjutkan, Ini Penjelasannya