Pejabat publik, Luhut diminta tak dukung salah satu caketum Golkar

Luhut harus meninggalkan loyalitas partai dan sepenuhnya diabdikan untuk kepentingan publik.

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan disebut-sebut mendukung calon Ketua Umum Golkar Setya Novanto dalam munaslub partai berlambang pohon beringin ini. Bahkan Luhut juga sudah bertemu para DPD I Golkar di salah satu hotel di Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta A Bakir Ihsan menyatakan Luhut seharusnya mendukung penuh terhadap terselenggaranya Munaslub Golkar untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas. Namun apabila mendukung salah satu caketum Golkar, kata Bakir, partai politik koalisi pemerintah bisa pecah.

"Keberpihakan pada calon tertentu dapat mengganggu relasi partai dengan pemerintah," kata Bakir dosen Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta saat dihubungi di Jakarta, Kamis (12/5).

Saat menjabat menteri, kata dia, Luhut harus meninggalkan loyalitas partai dan sepenuhnya diabdikan untuk kepentingan publik. Selain itu, Luhut seharusnya bisa menempatkan diri sebagai pejabat publik yang diangkat oleh presiden pilihan rakyat dengan tidak bersikap partisan ke partai politik.

"Ketika ia menggunakan jabatan publik untuk kepentingan partainya, maka ia sedang mendegradasi etika politik dan wibawa pemerintahan yang disandangnya," ujar Bakir.

Sementara dihubungi terpisah, Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Zaenal A Budiyono mengatakan Presiden Joko Widodo harus membuat pernyataan terbuka, bahwa pihaknya tidak mendukung calon manapun dalam munaslub Golkar. Selain itu, Jokowi harus meminta para pembantunya untuk mengambil jarak dari semua urusan parpol.

"Bila itu dilakukan, maka publik akan percaya pemerintah tidak punya niat campur tangan. Kita tunggu apakah hal tersebut akan dilakukan," tutur Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center Indonesia (DCSC) ini.

Zaenal menambahkan, ada kecenderungan parpol terbelah dan sulit untuk menyatakan semua itu terjadi secara alamiah. Di masa Presiden SBY, pemerintah senantiasa menjaga jarak dari semua urusan parpol.

"Kondisi parpol-parpol juga relatif stabil meskipun politik berlangsung dinamis, bahkan keras. Tapi tidak ada isu campur tangan pemerintah ke urusan dapur parpol yang mencuat. Kini situasinya berbeda," ujar Zaenal.

Baca juga:
Aburizal tegaskan Jokowi tak dukung salah satu caketum Golkar
Tetap di Golkar, Ical bersedia jika jadi Ketua Dewan Pertimbangan
JK: Kalau pertemuan menjurus ke politik uang tentu salah!
Akom dan Setnov bisa dipanggil paksa jika mangkir sidang etik
Tetap dibuka Jokowi, pembukaan Munaslub Golkar dipercepat