Pemilih Jokowi dan Prabowo sama-sama antipemerintahan diktator

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan 74,5 persen masyarakat ingin demokrasi.

Mayoritas pemilih dalam Pilpres 2014 lebih menginginkan sistem demokrasi ketimbang diktator atau otoriter. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyatakan 74,5 persen masyarakat ingin demokrasi.

Dari survei tersebut, hanya 5,8 persen yang menginginkan pemerintahan yang otoriter, baik itu pemilih Jokowi-JK maupun Prabowo-Hatta. Sedangkan, 19,7 persen masi  h ragu-ragu untuk memilih sistem pemerintahan mendatang.

"Di atas 70 persen rakyat Indonesia jelas menginginkan agar Indonesia semakin demokratis," ujar Direktur Riset SMRC Djayadi Hanan di Jakarta, Minggu (10/8).

Djayadi mengatakan masyarakat juga menilai sistem pemerintahan demokrasi sangat cocok diterapkan di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari 75,7 persen merasa cocok dengan sistem pemerintahan mendatang. Hanya 5,7 persen yang menilai Indonesia tidak cocok menerapkan sistem pemerintahan demokrasi.

"Juga di atas 70% menilai bahwa demokrasi adalah sistem politik yang cocok untuk Indonesia. Sikap ini adalah indikasi bahwa demokrasi mendapat dukungan dan legitimasi demokratis yang kuat," kata dia.

"Baik pemilih Prabowo maupun Jokowi, pemilih Gerindra atau partai-partai lainnya, sama-sama tidak terasing dengan demokrasi," lanjut dia.

Survei SMRC dilaksanakan pada 21 Juli - 26 Juli 2014, menggunakan populasi secara random (multistage random sampling) 1220 responden untuk memenuhi margin of error +/- 2,9 persen. Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 1041 atau 8,5 persen dan sebanyak 1041 responden yang dianalisis.

Margin of error rata-rata dari survei dengan ukuran sample tersebut sebesar 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka.