Pengamat: Jokowi Kecolongan, Mendag dan Menteri Investasi Perlu Direshuffle
Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah besar saat rapat terbatas dengan para pembantunya beberapa waktu lalu. Kemarahan itu muncul ketika Jokowi mengetahui dua menterinya, yakni Menteri Perdagangan M Luthfi dan Menteri Investasi Bahlil berada di luar negeri saat krisis pandemi Covid-19.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah besar saat rapat terbatas dengan para pembantunya beberapa waktu lalu. Kemarahan itu muncul ketika Jokowi mengetahui dua menterinya, yakni Menteri Perdagangan M Luthfi dan Menteri Investasi Bahlil berada di luar negeri saat krisis pandemi Covid-19.
Menteri Luthfi dan Bahlil berada di Amerika Serikat selama sembilan hari dengan membawa agenda penguatan hubungan ekonomi. Misi keduanya dikabarkan berhasil membawa pulang investasi USD350 juta atau setara Rp5,068 triliun. Tapi bukan itu yang Jokowi mau.
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
Pengamat Hukum Indigo Network, Radian Syam mengatakan, Presiden Jokowi telah 'kecolongan' dengan perginya dua menter tersebut di tengah kondisi PPKM Darurat. Dia menilai, jika memang kepergian kedua menteri itu mendapatkan restu dari Jokowi, maka tidak akan menjadi masalah besar.
Dia mengatakan, di dalam tugas kenegaraan atau kunjungan diplomatik ke negara-negara tujuan, tentu ada mekanismenya. Harus ada komunikasi administratif. Atau paling tidak diketahui dan sudah mendapatkan persetujuan dari Kepala Negara.
"Kalau misalkan ternyata terbukti ini dalam sekali lagi 'kecolongan' tanpa izin ya presiden harus evaluasi. Kalau memang dalam bahasa (politik) perlu pergantian atau di-reshuffle. Karena ini penting harus dilakukan, karena itu juga kewenangan presiden," kata dia saat dihubungi merdeka.com, Senin (19/7).
Dia melihat, kemarahan Presiden Jokowi kepada anak buahnya tersebut harus diacungi jempol dan diapresiasi. Karena presiden betul-betul melakukan evaluasi menyeluruh kepada para menterinya yang memang tidak senapas dengannya.
"Jadi kalau misalkan ada menteri yang nakal kewenangan presiden sekali lagi untuk mengevaluasi kepada menterinya," jelas dia.
Soal Investasi
Radian melanjutkan, jika memang kepergian kedua menteri dalam rangka agenda penguatan ekonomi, utamanya untuk mengerek investasi, juga sangat tidak tepat sekalipun ada nilai investasinya. Karena kepergian tersebut dilakukan di tengah kondisi krisis pandemi Covid-19 di Indonesia.
Dia menambahkan, jika memang ada nilai investasinya juga setra merta tidak ada di depan mata. Karena pencairannya pun butuh proses. Artinya tidak hanya dalam satu hari dua hari, bahkan dalam hitungan bulan investasi tersebut juga belum tentu cair.
"Jadi artinya harus dilihat tingkat urgensinya di mana keberangkatan mereka ini," tandasnya.
Diketahui, Suasana tegang dalam rapat kabinet terbatas, Jumat (16/7). Hanya dihadiri beberapa orang Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dipimpin langsung Presiden Joko Widodo. Pria yang akrab disapa Jokowi itu tidak bisa lagi menahan kekecewaannya. Tak ada lagi kompromi. Melihat perilaku anggota kabinetnya.
Laporan masuk ke meja Presiden. Dua orang menteri melawat ke luar negeri. Dikabarkan berada di Amerika Serikat. Terlibat dalam sebuah rekaman video berdurasi delapan detik. Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Mereka berjalan bersama. Sambil bersendau gurau dan tertawa lepas.
"Jokowi marah saat ratas tadi. Karena ada dua menteri yang ke luar negeri. Ya dua menteri itu," ujar sumber merdeka.com dari balik tembok istana, Jumat (16/7).
Kunjungan ke luar negeri dilakukan tidak pada waktunya. Kondisi di tanah air tengah genting. Lonjakan kasus Covid-19 terjadi. PPKM Darurat diterapkan untuk membatasi aktivitas. Sementara menterinya, justru terbang ke belahan benua lain.
"Jokowi marah banget sama dua menteri itu," lanjut sumber tersebut.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung salah satu yang hadir dalam ratas. Presiden langsung melarang semua menterinya ke luar negeri. Ada pengecualian untuk Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Jika ada menteri yang harus ke luar negeri, wajib mendapat izin dari Kepala Negara. Tidak bisa ditawar lagi.
"Untuk itu seluruh menteri, kepala kementerian lembaga dilarang bepergian keluar negeri," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam akun Youtube Sekretariat Presiden.
Baca juga:
PPP: Para Menteri Seharusnya Punya 'Sense of Crisis' Saat Pandemi
PKS Sebut Aneh Bin Ajaib Menteri ke Luar Negeri Tanpa Sepengetahuan Jokowi
Ekonom Sesalkan 2 Menteri Jokowi Blusukan ke Luar Negeri Saat PPKM Darurat
Epidemiolog Nilai Jokowi Wajar Marah pada Menteri Tak Punya Sense of Crisis
Jokowi Marah ke Mendag dan Menteri Investasi, Bisa Direshuffle Kalau Kerja Tak Bagus
Jokowi Ingatkan Jajarannya Hati-Hati Bicara, Jangan Sampai Rakyat Frustrasi