Pengamat Kritisi Dukungan FPI ke AMIN, Khawatir Aksi Penolakan Konser Musik Terjadi Lagi

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah mengkritisi dukungan forum ijtimak ulama yang turut mendapatkan lampu hijau dari FPI kepada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

Trubus khawatir, sikap FPI yang penuh kontroversi akan kembali muncul jika AMIN menang.

Kebiasaan lama yang dimaksud adalah seperti melakukan razia di tempat hiburan malam hingga menolak konser dengan alasan bertentangan dengan syariat islam.

Cara ini disebut Trubus merupakan identitas FPI yang sebenarnya.

Kegiatan FPI yang menuai kontroversi itu belakangan tak pernah dilakukan lantaran ditentang pemerintah saat ini.

Hingga akhirnya, FPI dibubarkan lantaran tak diperpanjang izinnya.

“Kalau lihat rohnya atau jiwanya dari FPI itu sendiri yang sangat ketat dalam syariat Islam bisa jadi. Itu sangat mungkin. karena itu sudah menjadi identitas dari FPI sendiri," ujar Trubus saat dihubungi, Kamis (4/1).

"Jadi sejenis konser-konser itu pasti dilarang karena itu bagian dari kemaksiatan dari adanya perilaku maksiat yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, itu menurut pemahaman mereka," ucap Trubus.

Tak hanya itu, Trubus mengaku khawatir nantinya jika FPI mulai menggunakan cara lama ini akan muncul polarisasi di tengah umat islam. Sebab, banyak juga umat islam yang tak setuju dengan cara FPI ini.

"Kalau pak Anies menang akan sangat berbahaya karena itu (cara lama FPI) akan munculnya polarisiasi Islam sendiri," tutur Trubus.

Lebih lanjut, Trubus pun menyarankan adanya minimalisir potensi ini jika AMIN menang.

Apalagi, saat ini Arab Saudi yang merupakan acuan negara islam sendiri sudah lebih sekuler dan menerima budaya luar.

"Jadi apakah dengan kondisi di induknya sudah berubah apakah mereka mssih menerapkan itu jadi pertanyaan," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama sekaligus Co-captain Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Yusuf Martak menyebut pihaknya bakal terbuka dengan peninjauan ulang segala peristiwa janggal yang terjadi di masa sekarang.

Menurutnya hal ini merupakan bagian dari visi perubahan yang dibawa AMIN.

"Pola-pola dan cara-cara yang dipakai oleh rezim sebelumnya yang tidak baik pasti akan diubah, tapi yang baik pasti akan diteruskan karena ini kan pemerintahan bukan pemerintahan sewenang-sewenang, kan. Tapi harus jalan estafet karena ini sebuah negara besar," ujar Yusuf kepada wartawan, Selasa (19/12).

Yusuf mengatakan, peninjauan ulang bisa saja dilakukan pada berbagai kasus seperti KM 50, Tragedi Kanjuruhan hingga pembubaran Front Pembela Islam (FPI).

Bila memang ada permintaan, maka AMIN akan mengizinkan prosesnya berjalan sesuai mekanisme yang ada.

"Apabila hal-hal contoh sekarang mengenai KM 50, Kanjuruhan, Rempang, mungkin ada hal-hal lain misalnya pembubaran organisasi. Nah itu pasti apabila dari pihak-pihak yang bersangkutan mengajukan atau meminta untuk ditinjau ulang ya tidak akan dihalang-halangi," ucap Yusuf.

Karena itu, ia menilai pernyataan soal menghidupkan kembali ormas tak digiring ke arah narasi negatif.

"Ya namanya juga pengamat ya kan boleh saja tapi jangan diarahkan ke hal-hal negatif, tidak. Nah Kanjuruhan kan sampe hari ini, KM50 kan Kapolri sudah menyatakan kalau ada novum baru," jelas Martak.