Penunjukan Plt Ketum PPP Dikritik, Suharso Monoarfa Ogah Komentar
Politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Akhmad Muqowam, protes atas penunjukan Suharso Monoarfa sebagai plt ketua umum pengganti Romahurmuziy (Romi). Penunjukan tersebut dinilai tidak sesuai dengan AD/ART partai berlogo Kabah tersebut.
Politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Akhmad Muqowam, protes atas penunjukan Suharso Monoarfa sebagai plt ketua umum pengganti Romahurmuziy (Romi). Penunjukan tersebut dinilai tidak sesuai dengan AD/ART partai berlogo Kabah tersebut.
Terkait hal ini, Suharso memilih irit bicara. Menurut dia, posisinya tidak dalam menahan serangan.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Kenapa PPP mendukung Khofifah-Emil Dardak? Atas pertimbangan baik masukan dari para tokoh, habaib, dan juga usulan DPD PPP yang telah melakukan rapat dan telah lakukan komunikasi politik dengan Ibu Khofifah dan Pak Emil, maka memutuskan PPP untuk mendukung Ibu Khofifah dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Jatim,” kata Mardiono dalam sambutannya.
-
Bagaimana PPP memutuskan untuk mendukung Khofifah-Emil Dardak? Atas pertimbangan baik masukan dari para tokoh, habaib, dan juga usulan DPD PPP yang telah melakukan rapat dan telah lakukan komunikasi politik dengan Ibu Khofifah dan Pak Emil, maka memutuskan PPP untuk mendukung Ibu Khofifah dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Jatim,” kata Mardiono dalam sambutannya.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
"Sudah dijawab oleh Sekjen (Arsul Sani). Tolong hubungi Sekjen. Sesuai AD/ART prosesnya. Saya tidak dalam posisi men-defence," kata Suharso kepada Liputan6.com, Senin (18/3).
Dia pun juga enggan menjelaskan, jika terpilih sebagai Ketum definitif dalam waktu dekat, bisa membawa partai berlambang Ka'bah ini melewati mulus jalannya Pemilu 2019, yang hitungannya sebulan kurang. Dirinya menyerahkan sepenuhnya Arsul Sani untuk menjawabnya.
"Ini juga teruskan ke Sekjen ya," pungkasnya.
Sebelumnya, Muqowam, mengatakan, penunjukkan Suharso tak sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga partai berlambang Ka'bah itu.
Sosok Muqowam sendiri tak asing bagi PPP. Dia merupakan salah satu pesaing calon ketua umum pada saat melawan Suryadharma Ali pada 2011 lalu.
"Secara ART ya tidak bisa," kata Muqowam.
Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi, mengatakan, pihaknya akan segera melaksanakan Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas. Pria yang akrab disapa Awiek itu, menerangkan, dalam Mukernas nanti bisa saja Suharso tetap diangkat menjadi Ketum resmi atau ada nama lain.
"Nanti itu di Mukernas (nama-nama lain selain Suharso)," ucap Awiek.
Dia menuturkan, sejauh ini pihak DPP maupun DPW, masih belum membahas nama-nama lain pengganti Romahurmuziy. "Belum membahas itu," jelasnya.
Dia hanya menerangkan, sejauh ini, nama Suharso adalah pilihan dari fatwa Ketua Majelis Syariah PPP, KH. Maimoen Zubair, yang disepakati oleh Mahkamah Partai.
"Penunjukan Suharso berawal dari fatwa Ketua Majelis Syariah KH. Maimoen Zubair yang kemudian dikukuhkan dengan pendapat hukum Mahkamah Partai. Terbitnya pendapat hukum Mahkamah Partai tersebut merupakan terobosan hukum untuk mengatasi kebuntuan aturan, mengingat para waketum yang salah satunya seharusnya menjadi Plt Ketum lebih memilih mengikuti fatwa Kiai Maimoen Zubair," ungkap Awiek.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Akhmad Muqowam Sebut Suharso Jadi Plt Ketum PPP Langgar Aturan Partai
KPK Sudah Tahu Orang Kemenag yang Dipengaruhi Romahurmuziy
Suap Jual Beli Jabatan, KPK Duga Romi Dibantu Internal Kemenag
Selain Jatim, KPK Sebut Romahurmuziy Terlibat Jual Beli Jabatan di Tempat Lain
KPK Dalami Aliran Suap Kasus Romahurmuziy ke PPP
Selain Ruang Menteri Agama, KPK Juga Geledah Kantor PPP
PPP akan Gelar Mukernas, Putuskan Pengganti Definitif Romahurmuziy