Penyebutan nama caketum Golkar di pandangan DPD menuai pro kontra
DPD Jawa Barat paling ngotot melarang penyebutan nama di pandangan umum pemilik suara.
Gelaran Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar kembali diwarnai hujan interupsi. Kali ini persoalannya menyangkut boleh tidaknya menyebut nama bakal caketum di pandangan umum DPD-DPD.
Ketua Steering Committee Nurdin Halid menegaskan, DPD boleh saja menyebut nama jagoannya ketika menyampaikan pandangan umum. Namun dia mengimbau agar hal itu tidak dilakukan karena bisa diinterpretasikan dengan kampanye.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Siapa yang diusung Partai Golkar menjadi Cagub Jabar? Partai Golkar mengusung mantan bupati Purwakarta Dedi Mulyadi maju menjadi calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024.
-
Siapa yang diusung oleh Partai Golkar sebagai Cawapres? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
-
Apa alasan utama yang diutarakan oleh Hetifah Sjaifudian terkait penolakan Munaslub Partai Golkar? "Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan. Saya kira semua paham, Golkar hari ini masih tetap menghiasi landscape politik Indonesia," jelasnya.
"Saya hanya bisa mengimbau, menyebut atau tidak caketum dalam pandangan umum," kata Nurdin di arena Munaslub, Bali, Senin (16/5).
Tidak tegasnya Nurdin menuai pro kontra. DPD Jawa Barat paling ngotot melarang penyebutan nama di pandangan umum pemilik suara. "Pimpinan harus tegas, boleh boleh, tidak ya tidak," kata perwakilan Jawa Barat.
Hujan interupsi terus terjadi. Ada yang setuju dengan Nurdin, ada juga yang menolak. Dikhawatirkan, penyebutan nama bakal caketum dalam pandangan umum bisa mengintervensi pemilih atau menjelek-jelekan lawa politik.
"Ini hanya pandangan umum, tidak ada kaitannya dengan pemilihan," tegas Nurdin.
Akhirnya keputusan tetap bahwa DPD boleh saja menyebut nama bakal Caketum dalam pandangan umum. Namun pimpinan mengimbau hal itu tidak dilakukan.
Baca juga:
Demi Setya Novanto, Luhut lagi-lagi catut nama Jokowi di Munaslub
Gagalnya skenario aklamasi di Munaslub Golkar
Priyo akui Luhut bilang Jokowi tak mau ketum Golkar rangkap jabatan
Luhut catut nama Jokowi, Timses Akom berang
Kader Kosgoro bikin onar, nyaris berkelahi di arena Munaslub
Dualisme Soksi dan Kosgoro bikin ribut area Munaslub Golkar