Perkuat Ideologi Partai, NasDem Siapkan Rumusan GBHP
Sementara itu, Tim Kerja GBHP Saan Mustopa berharap untuk perumusan GBHP ini menjadi tataran operasional untuk masa ke masa, yang bertahan terhadap tantangan zaman.
Guna memperkuat ideologi kader partai, NasDem menyiapkan perumusan Garis Besar Haluan Partai (GBHP) melalui Forum Group Discussion (FGD). Selain itu, tujuannya juga untuk menyiapkan kader yang matang untuk kaderisasi jika Surya Paloh tak lagi memimpin.
"Nantinya GBHP ini akan berisi panduan untuk seluruh tingkatan kader, agar memahami dan mengerti roh Partai NasDem. Karena ini merupakan langkah dan upaya partai untuk menyamakan visi dan misi untuk mewujudkan tujuan partai," jelas Koordinator GBHP, Martin Manurung dalam keterangan, Sabtu (28/9).
-
Kapan Surya Paloh bertemu dengan Prabowo dan menegaskan dukungan NasDem terhadap pemerintahannya? Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bertemu dengan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto, di Kertanegara, Jakarta, Kamis (25/4). Dalam pertemuan itu, Surya Paloh menegaskan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo dengan Gibran Rakabuming Raka nanti
-
Bagaimana cara Partai NasDem memperjuangkan penolakan penunjukan Gubernur Jakarta? Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta. Selain itu, NasDem juga ingin adanya pemilihan wali kota dan anggota DPRD tingkat kota madya di wilayah Jakarta. "Kita menginginkan ada pilkada di tingkat provinsi dan kota madya. DPRD juga ada DPRD kota dan DPRD provinsi. Itu yang terus akan kita perjuangkan pada saat pembahasan tingkat I di Komisi II DPR bersama dengan pemerintah," tegas Taufik.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Kenapa Partai NasDem menolak Gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh Presiden? Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden. Diketahui, mekanisme itu termuat dalam Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang tengah dibahas DPR. "Benar kami menolak gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden," kata Taufik Basari, dalam keterangannya, Kamis (7/12).Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
Martin mengatakan, GBHP harus dirumuskan dan diciptakan sebagai karakteristik Partai NasDem. Dengan bermodalkan persamaan pemikiran menjadi bekal memimpin partai. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh telah berpesan setiap kader disiapkan untuk dapat memimpin, karena, regenerasi ketua umum suatu saat akan pindah ke kader-kader yang potensial.
"Kita harus siap jika Pak Surya tidak lagi memimpin," ungkap anggota DPR RI terpilih tersebut.
Sementara itu, Tim Kerja GBHP Saan Mustopa berharap untuk perumusan GBHP ini menjadi tataran operasional untuk masa ke masa, yang bertahan terhadap tantangan zaman.
"Untuk menjawab itu semua, maka perlu dirumuskan ideologi partai yang kuat, dan memiliki ciri khas agar menciptakan partai yang berbeda dengan partai lainnya, karena identitas partai politik di Indonesia sudah sangat kabur," ujar mantan aktivis HMI itu.
Pembicara di luar partai seperti Prof Anhar Gonggong mengatakan, ideologi partai saat ini hanya sebatas tulisan namun minim penerapannya yang sesuai dengan arah awal Negara Indonesia.
"Ada kesalahan pikir. Selama 74 tahun pemerintah belum mampu merumuskan falsafah masyarakat adil makmur. Dengan adanya ini, semoga NasDem mampu menyelesaikan hingga menerapkan tujuan falsafah tersebut," harap ahli sejarah tersebut saat memberikan pandangannya.
Nara sumber lainnya, Donny Gahral Adian, pakar filsafat mengatakan bahwa ideologi sangatlah penting, terlebih pada partai politik.
"Pancasila sebagai dasar negara, dan setiap partai harus merumuskan ideologinya sendiri dengan aturan main melalui lintasan atau rambunya Pancasila agar tetap menjaga demokrasi. Hal inilah yang mengartikan Pancasila sebagai platform bangsa, supaya tetap menjaga demokrasi dan persatuan Indonesia," imbau Donny.
Dalam politik terlebih negara demokratis, kata Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, partai yang bagus turut menciptakan politik partisipasi.
"Model demokrasi partai jangan hanya mengambil suara dan menjadi pemilih hanya sebatas pengambil suara. Melainkan harus menjadi politik partisipasi dengan masyarakat dan pandangan partai yang sesuai dan konsisten," tutur dosen Pascasarjana Universitas Paramadina itu.
Pada kesempatan yang sama Zulfan Lindan, Ketua Kerja GBHP, menjelaskan arah FGD ke depannya adalah untuk memperluas pandangan.
"Inilah upaya agar Partai NasDem dapat menempatkan ideologi yang menjadi dasar partai yang sesuai dengan landasan negara Pancasila," katanya
Zulfan menambahkan Restorasi Partai NasDem telah memberikan gambaran bahwa partai akan membawa perubahan dan mencerahkan dengan salah satu jargon politik tanpa mahar.
Diskusi itu akan kembali digelar selama tiga kali dengan tema yang berbeda. Politik, hukum, pertahanan, dan keamanan; ekonomi dan pembangunan; serta sosial dan budaya. Nantinya hasil perumusan GBHP tersebut akan di bawa ke Kongres II Partai NasDem bulan November.
Baca juga:
Paloh Minta Mahasiswa di Kendari Tewas Tertembak Saat Demo Diusut Tuntas
NasDem Usung 20 Petahana di Pilkada 2020
Masih Lobi, NasDem Ikut Sikap Pemerintah Tunda Revisi UU Pemasyarakatan
Dukung Jokowi, PPP dan NasDem Setuju Pengesahan RKUHP Ditunda
NasDem Buka Pendaftaran Pilkada 2020, Targetkan Menang di Atas 50 Persen
Politikus NasDem: Jangan Sampai Dewan Pengawas KPK 'Masuk Angin'