Peta Koalisi 2024 Diprediksi Bakal Berubah Setelah Kisruh PPP
PPP kembali diterpa konflik internal menjelang Pemilu 2024. Kini PPP harus mengambil keputusan besar dengan mengganti posisi Suharso Monoarfa dari Ketua Umum PPP. Mukernas PPP menunjuk Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP.
Konflik internal PPP diprediksi akan mempengaruhi sikap dan posisi partai untuk membangun koalisi politik. Posisi PPP di internal Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dapat goyah. KIB merupakan koalisi yang diisi Golkar, PPP dan PAN.
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Aisah Putri Budiatri menjelaskan, kondisi umum partai politik cenderung dipengaruhi oleh elite yang menjadi kunci di partai tersebut. Berubah ketua umum partai di PPP bisa mengubah posisi koalisi.
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Siapa yang mendukung KKP dalam hal perikanan berkelanjutan? Sementara Direktur Program Kelautan dan Perikanan Yayasan WWF Indonesia, Dr. Imam Musthofa Zainudin, mengaku siap mendukung KKP terkait perikanan berkelanjutan untuk ketahanan pangan Indonesia.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
"Oleh karena itu, ketika ada konflik internal yang mengubah posisi elite di internal partai seperti di PPP saat ini, langsung atau tidak langsung pasti mempengaruhi keputusan tersebut," ujar Puput kepada wartawan, Rabu (14/9).
Peta koalisi pun dapat berubah karena konflik internal PPP. Elite baru yang menduduki partai Ka'bah itu bisa mengubah strategi menghadapi Pemilu 2024, termasuk masalah koalisi.
"Konflik internal PPP akan mengubah peta politik internal PPP karena elite kunci akan bergeser. Keputusan terkait dengan koalisi menuju Pemilu 2024 juga bisa jadi akan dipikirkan ulang oleh elite kunci baru," papar Puput.
Meski PPP saat ini masih memutuskan berada di KIB, kinerjanya tidak akan maksimal karena persoalan internal. Diprediksi kisruh pelengseran Suharso Monoarfa masih akan berlanjut.
"Dalam konteks konflik masih berlangsung dan masih panjang langkah perdamaian internal partai, maka gerak PPP untuk berkiprah dalam kerja koalisi bisa jadi akan stagnan karena partai sibuk dengan persoalannya sendiri. Apalagi PPP juga harus menyiapkan berkontestasi dalan Pemilu 2024 dan menyiapkan diri untuk pileg," jelas Puput.
Di tengah kisruh, PPP belum juga bertemu dengan rekan koalisinya Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono dinilai punya kepentingan politik lain untuk membawa PPP ke depan.
Meski keduanya telah menegaskan kisruh PPP tidak berpengaruh ke koalisi, tetapi belum adanya komunikasi patut dipertanyakan. Mardiono dinilai ada rencana politik lain.
"Kalau Pak Mardiono belum membangun komunikasi, itu artinya dia ada rencana politik yang berbeda dengan Pak Suharso Monoarfa yang lebih pro terhadap KIB, dan memiliki fokus yang sama," kata Pengamat Politik dari Universitas Veteran Jakarta, Danis T.S Wahidin.
Sementara itu, PPP akan menjadi tuan rumah sebuah pertemuan KIB yang digelar di Semarang, Jawa Tengah dalam waktu dekat. Danis melihat dinamika politik yang dialami PPP maupun KIB adalah sebuah kewajaran dalam proses politik dan demokrasi.
"Peta politik koalisi ini kan tidak pernah final sebelum kemudian KPU menetapkan kandidat presiden dan cawapres. Apa yang terjadi di PPP, bentuk dari dinamika internal PPP menuju Pemilu 2024. Namanya parpol tidak bisa dilepaskan dari pemilu dan kepentingan elite dan konstituen," kata Direktur Indodata ini.
Disharmonisasi itu, menurut Danis, akan mewarnai berbagai dinamika-dinamika akan menemukan titik equilibrium.
"Titiknya adalah koalisi figur-figur penting yang memiliki daya elektoral untuk kemudian masuk dalam kontestasi politik kebangsaan yaitu pemilu 2024," pungkas Danis.
Diketahui, PPP kembali diterpa konflik internal menjelang Pemilu 2024. Kini PPP harus mengambil keputusan besar dengan mengganti posisi Suharso Monoarfa dari Ketua Umum PPP. Mukernas PPP menunjuk Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP.
Mardiono menjelaskan, pergantian posisi Suharso Monoarfa dari Ketua Umum PPP untuk meringankan beban Suharso dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu presiden.
"Ini dalam rangka pembagian tugas untuk meringankan beban beliau (Suharso)," kata Mardiono.
Usai ditetapkan sebagai Plt Ketua Umum PPP, Mardiono memboyong pengurus PPP menuju Kemenkumham untuk melaporkan pergantian susunan kepengurusan. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menerbitkan surat keputusan pengesahan penetapan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP periode 2020-2025 pada 9 September 2022.
Mardiono menegaskan akan tetap bersama KIB di Pilpres 2024. Dia mengatakan sejak awal ikut membangun KIB sebagai koordinator koalisi dari PPP.
(mdk/ray)