Pilkada Jakarta 1 atau 2 Putaran, Anies: Lihat Data, Lihat Fakta
Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan Pramono-Rano Karno unggul dari dua paslon lainnya.
Hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei menunjukkan perolehan suara pasangan cagub-cawagub nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno itu ungggul dari dua paslon lainnya.
Namun demikian, banyak pihak memprediksi Pilkada Jakarta akan berjalan dua putaran persentase suara yang didapat Pramono dan Rano belum mencapai 50 persen. Seperti diketahui, mengacu UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, kemenangan Pilkada di daerah itu bisa terjadi jika pasangan calon memenuhi syarat perolegan suara 50 persen plus satu.
- Survei Litbang Kompas Pilkada Jakarta: Elektabilitas RK-Suswono 34,6 persen Pramono-Rano 38,4 Persen
- Kalahkan Ridwan Kamil di Survei Pilkada Jakarta, Pramono Anung: Kerja Lebih Keras Lagi!
- Hasil Survei Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono Unggul Berkat Suara 'Anak Abah'
- Kumpulan Survei Terbaru Pilkada Jakarta 2024
Menyikapi wacana itu, Anies tidak berandai-andai apa yang terjadi ke depannya. Dia meminta semua pihak menyaksikan fakta yang ada saat ini.
"Ini bukan ramalan cuaca, jadi lihat data, lihat faktanya saja," kata Anies menghadiri acara Rakernas Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), di Jimbaran, Bali, Jumat (29/11).
Namun demikian, dia berdoa pasangan Pramono Anung-Rano Karno bisa menang Pilkada Jakarta. Seperti hasil yang dirilis sejumlah lembaga survei.
"Insya Allah (menang). Iya Anda lihat saja datanya. Lihat data di KPU saja," ujarnya.
Ridwan Kamil Yakin 2 Putaran
Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) yang optimis jika Pilkada di Jakarta akan terjadi dua putaran. Keyakinan ini muncul karena hasil quick count menunjukkan bahwa tidak ada pasangan calon yang berhasil meraih lebih dari 50 persen suara.
Terkait hal itu, Cagub nomor urut 3, Pramono Anung mengatakan, jika pihaknya telah mempunyai data terkait hasil Pilkada DKI Jakarta. Hal ini berdasarkan hasil rekap yang diambil dari KPUD DKI Jakarta.
"Jadi kita berdasarkan rekap yang diambil dari KPUD Jakarta. Jadi yang kita sampaikan itu rekap dari KPUD Jakarta dan juga C1 yang kita miliki," kata Pramono kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/11).
"Sehingga dengan demikian kenapa kemudian kami setelah mendapatkan data 100% baru deklarasi," sambungnya.