Pilkada serentak, Jokowi minta integritas demokrasi diutamakan
Dalam pertemuan, Jimly dan Jokowi juga membahas soal dualisme di internal PPP dan Golkar.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo soal persiapan pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2015 ini. Salah satu persoalan urgen yang dibahas adalah mengenai partai politik yang saat ini tengah ribut dan mengalami dualisme kepengurusan seperti PPP dan Partai Golkar.
Presiden Jokowi menegaskan, pentingnya menjaga integritas demokrasi dalam pelaksanaan pilkada serentak 2015 nanti. Perhatian Jokowi, kata Jimly, tidak hanya sebatas kubu-kubuan di dalam PPP dan Partai Golkar.
"Presiden dengarkan dan kita tukar pikiran, sebagian besar presiden nyatakan penting untuk jaga integritas demokrasi kita. Perhatian presiden tentunya bukan tentang kubu-kubu atau satu dua partai, tapi ialah integritas demokrasi yang kita bangun, dan ini kaitannya dengan kepentingan nasional," kata Jimly kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/4).
Sehingga, lanjut Jimly, partai-partai politik yang mengalami dualisme kepemimpinan terancam tidak bisa mengikuti pilkada serentak.
"Ya partai mana saja yang konflik dua kepengurusan nanti masing-masing kepengurusan mengajukan calon masing-masing bikin repot penyelenggara pemilu. Jadi mumpung jauh hari, segera selesaikan konflik internal dan pengadilan yang tangani segera putuskan dan keluarkan putusan sebelum tahapan dimulai," jelas Jimly.
Terkait persiapan Pilkada serentak, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Yang menjadi persoalan adalah partai-partai politik yang saat ini tengah mengalami dualisme kepemimpinan.
"Jadi masalah penting adalah yang terkait dengan konflik partai politik. Saya juga sampaikan berbagai opsi kepada presiden mengenai kemungkinan-kemungkinan pengaturan yang sedang dibahas dan dirancang KPU yang juga dikonsultasikan kepada kami," jelas Jimly.
"Salah satu opsinya bahwa KPU perlu meningkatkan standar integritas, jadi integritas bukan hanya terkait integritas penyelenggara pemilu tapi juga integritas peserta pemilu dan integritas parpol pengusung pasangan calon," tandasnya.
Baca juga:
Konflik parpol jelang pilkada serentak, ini saran Jimly buat Jokowi
Jimly sebut PPP dan Golkar terancam tak bisa ikut Pilkada serentak
Kisruh terus, Golkar & PPP bakal ketinggalan pilkada serentak
Hadapi pilkada serentak, PAN bentuk timsus
Jelang pilkada serentak, KPU diminta tegas kepada petugas di daerah
Pilkada serentak dinilai rawan konflik
Target menang 75 pilkada, PPP kubu Romi konsolidasi ke daerah
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Apa yang dikatakan Sekjen Golkar tentang arah koalisi di Pilpres 2024? Sekjen Golkar menambahkan, di akhir pertemuan, Airlangga memakaikan jaket kuning loreng kepada seluruh ketua dewan. Jaket kuning loreng ini juga yang dikenakan seluruh Ketua DPD Tingkat I Partai Golkar saat bertemu Airlangga di Bali.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang dilakukan Partai Golkar dalam Pilpres 2024? Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Dia menyebut, Partai Golkar telah bekerja keras.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.