Pimpinan MPR Sebut Revisi UU Kejaksaan akan Sisipkan Keadilan Restoratif
DPR merencanakan membahas revisi UU Kejaksaan mulai pada masa sidang yang dimulai pada bulan November ini.
Wakil Ketua MPR, Arsul Sani, mengatakan, revisi UU Kejaksaan akan mengimplementasikan keadilan restoratif ke dalam tugas pokok dan fungsi lembaga Kejaksaan. DPR merencanakan membahas revisi UU Kejaksaan mulai pada masa sidang yang dimulai pada bulan November ini.
“Tentu sedikit banyak akan kami sisipkan juga bagaimana seharusnya kejaksaan mengimplementasikan keadilan restoratif ini ke dalam tupoksinya,” kata dia, di Jakarta dilansir Antara, Kamis (4/11).
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Bagaimana proses pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Kapan demo terkait revisi UU Desa dilakukan? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023). Rencananya, akan ada ribuan massa aksi yang ikut serta dalam demo tersebut.
-
Siapa saja yang terlibat dalam rapat pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa yang dimaksud dengan revisi UU ITE jilid II? Revisi UU ini dikarenakan masih adanya aturan sebelumnya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat.
Ia mengatakan pengimplementasian keadilan restoratif ke dalam tupoksi melalui revisi undang-undang bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat apabila dibandingkan dengan pengimplementasian keadilan restoratif melalui peraturan Kejaksaan.
Saat ini, lembaga Kejaksaan telah memiliki Peraturan Kejaksaan Nomor 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut, kata dia, merupakan kebijakan internal terkait penerapan keadilan restoratif yang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
“Karena ketiadaan legislasi atau perundang-undangan, maka untuk sementara, diatasi dengan penerapan peraturan (Kejaksaan, red.) yang tentu tidak sempurna atau ideal. Karena, seharusnya, soal yang terkait dengan implementasi restorative justice itu level peraturannya ada pada undang-undang,” tutur anggota Komisi III DPR ini.
Oleh karena itu, ia mengatakan, ketentuan terkait keadilan restoratif perlu diatur oleh undang-undang lembaga yang menegakkan hukum pidana, khususnya oleh undang-undang yang sedang atau akan melalui tahap revisi, seperti RUU Pemasyarakatan, RUU Kejaksaan, dan RUU Kepolisian.
Tidak hanya untuk memberi kejelasan terkait pengimplementasian keadilan restoratif, tetapi juga untuk menyelaraskan fungsi seluruh lembaga yang menegakkan hukum pidana agar tidak bertindak sendiri-sendiri.
“Keadilan restoratif merupakan bagian dari reformasi hukum pidana Indonesia,” kata dia.
Baca juga:
Anggota DPR Jelaskan Urgensi UU Kejaksaan Agung Perlu Direvisi
Baleg DPR Setujui Harmonisasi Revisi UU Kejaksaan
Jaksa Agung: Perubahan RUU Kejaksaan Inisiatif DPR
Menkum HAM Usulkan 10 RUU Inisiatif Pemerintah untuk Prolegnas 2021, Tiga RUU Baru
Jaksa Agung Tegaskan Revisi UU Kejaksaan Tak Ambil Kewenangan Institusi Lain