PKB Yakin Jokowi Bakal Jatah Menteri Secara Proporsional Untuk Partai Koalisi
Namun, Karding kembali lagi keputusan soal menteri di tangan Jokowi. Apalagi Jokowi menginginkan menteri berasal dari kalangan muda dan memiliki kemampuan eksekusi serta kepemimpinan yang kuat.
Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menyakini, Presiden Joko Widodo akan membagi jatah menteri untuk partai pengusung secara proporsional. Porsi itu tergantung dengan perolehan suara partai dalam Pemilu.
"Kalau seandainya nanti ada jatah-jatah pasti dapat lah dan sudah pasti proporsional, tidak mungkin PDIP lebih sedikit dari PPP tidak mungkin atau sebaliknya tidak mungkin," ujar Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/7).
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Sebagai informasi, turut mendampingi Presiden dalam kegiatan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Jambi Al Haris, dan Pj. Bupati Merangin Mukti.
-
Siapa yang mendampingi Jokowi saat mencoblos? Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana mencoblos capres-cawapres, caleg DPR RI, DPD RI, dan DPRD Kota Jakarta.
-
Kenapa Jokowi panggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Namun, Karding kembali lagi keputusan soal menteri di tangan Jokowi. Apalagi Jokowi menginginkan menteri berasal dari kalangan muda dan memiliki kemampuan eksekusi serta kepemimpinan yang kuat.
Ditambah, kata Karding, Jokowi tidak mendikotomikan menteri dari partai atau profesional.
"Kita tunggu saja seperti apa nanti apakah mereka ini berasal dari partai atau non partai, sementara Pak Jokowi sudah menyatakan saya tidak ingin membedakan antara profesional dan partai politik," kata dia.
Sementara itu, Karding mengatakan tidak masalah apakah nanti kalau menteri dari partai harus menanggalkan posisi di kepengurusan partai. Kata dia, yang penting tidak mengganggu kinerja.
"Kita ikut pak Jokowi saja. Kalau suruh lepas-lepas, kalau boleh boleh saja," ucapnya.
Baca juga:
TKN Jokowi: Rekonsiliasi Bukan Untuk Negosiasi Kasus Hukum
Kadir Karding Minta Jatah Menteri NU dan PKB Dipisah
PAN: Nasihat Amien Rais Jadi Referensi Tentukan Langkah Partai
Soal Jatah Menteri, Cak Imin Sebut PKB Sodorkan Nama dari Kader & Non-Kader
Ma'ruf Amin Sebut Jumlah Menteri Disesuaikan dengan Seluruh Partai Koalisi