PKS Jateng Dukung Program Poligami Janda Korban Covid-19
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuat program solidaritas tiga pihak. Salah satunya, anggota PKS laki-laki disarankan untuk poligami dengan janda. Hal itu tercantum dalam program dari Dewan Syariah PKS.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuat program solidaritas tiga pihak. Salah satunya, anggota PKS laki-laki disarankan untuk poligami dengan janda. Hal itu tercantum dalam program dari Dewan Syariah PKS.
Dalam program UPA nomor delapan tertulis 'anggota laki-laki yang mampu dan siap beristri lebih dari satu mengutamakan pilihannya kepada aromil/janda atau awanis'. Program tersebut diluncurkan guna mensejahterakan janda serta yatim dari kader yang meninggal akibat Covid-19.
-
Kenapa BPH Migas dan Gubernur Sulawesi Utara menandatangani PKS? "Penandatanganan PKS ini dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran. BPH Migas perlu menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Mengapa PKS unggul di DKI Jakarta dalam Pemilu 2024? Tercatat PKS unggul dengan perolehan 1.012.028 suara.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Bagaimana Suparna Sastra Diredja tergabung dalam PKI? Pergerakannya yang masif bersama rakyat membuatnya banyak terlibat di Partai Komunis Indonesia terutama setelah pemilihan 1955. Di sana ia menjadi anggota dewan yang mengurusi konstitusi baru pengganti undang-undang dasar semetara.
Program tersebut juga mendapatkan dukungan dari kader PKS di Jawa Tengah. Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Jawa Tengah, Abdul Ghofar Ismail mengemukakan program DPP PKS itu tertuang dalam surat pemberitahuan yang diberikan semua kader di daerah. Ia pun mendukung program tersebut karena tujuannya sangat baik.
"Kita masih dalam pembahasan tingkat DPW, MPW dan DSW. Yang jelas kita mendukung," ujar Ghofar, Kamis (30/9).
Menurut Ghofar, program tersebut muncul setelah banyak kader laki-laki PKS sudah punya anak dan istri yang meninggal akibat terpapar Covid-19. Akibatnya, membuat istri mereka kemudian berstatus janda dan anak mereka menjadi yatim.
"Dari DPP minta pada kader di daerah mendata berapa kader laki-laki PKS yang sudah punya anak dan istri yang wafat karena Covid-19," terangnya.
Berdasarkan hasil pendataan, lanjut dia, ada sebanyak 76 orang. Kemudian kebijakan lanjutan di mana anggota kader lainnya harus masuk dalam Unit Pembinaan Kader. Di mana tugasnya menjamin kesejahteraan janda dan yatim kader itu tadi.
"Tidak hanya kebutuhan sehari-harinya saja, tetapi juga sampai menjamin pendidikan anak tersebut sampai jenjang sarjana," jelas dia.
Ghofar menyebut kemungkinan akan ada pembahasan lebih lanjut terkait program tersebut sehingga muncul surat pemberitahuan. Ghofar menjelaskan ada 8 poin utama dalam pemberitahuan tersebut. Intinya, lanjut Ghofar, hanya untuk mensejahterakan janda dan anak yatim.
"Poin terakhir tertulis bagi kader laki-laki yang mampu secara finansial, dan mau berpoligami hendaknya mendahulukan janda yang memiliki anak dari kader yang telah meninggal serta memiliki anak," ucapnya.
Ghofar menjelaskan, program tersebut bukan serta merta karena nafsu, namun murni membantu warga terkena musibah dan kesulitan secara ekonomi akibat pandemi Covid-19. Ia menyadari untuk menjalankan program ini tentu tidak semudah yang dibayangkan.
"Tidak mudah, karena bukan hanya punya finansial lebih, sehingga bisa langsung melakukan poligami. Tetapi juga harus ada kerelaan dari istri, anak, serta keluarga besar kedua belah pihak," tutup Ghofar.
Dalam perkembangannya, PKS mencabut program anjuran bagi kader laki-laki yang telah mampu untuk poligami dengan janda. Program dalam Tazkirah No.12 tentang Solidaritas Terdampak Pandemi itu dicabut dengan alasan telah menerima berbagai masukan masyarakat.
"Setelah kami mendapat berbagai masukan dari pengurus, anggota dan masyarakat secara umum, kami memutuskan untuk mencabut anjuran poligami tersebut. Kami memohon maaf jika anjuran ini membuat gaduh publik dan melukai hati sebagian hati masyarakat Indonesia," ujar Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Surahman Hidayat dalam keterangannya, Kamis (30/9).
Baca juga:
PKS Cabut Anjuran Kader Poligami dengan Janda, Minta Maaf Bikin Publik Gaduh
Catatan Penolakan Fraksi PKS atas Hasil Pembahasan RUU KUP
PKS Instruksikan Gelar Nobar Film G30S/PKI
Tak Sepakat dengan BNN, Anggota DPR FPKS Tolak Kratom Disamakan dengan Ganja
Bikin Program Solidaritas, PKS Sarankan Kader yang Mampu Poligami dengan Janda
Ketika Ketua Majelis Syuro PKS Panen Padi Bareng Ridwan Kamil