PKS minta pemerintah siapkan aturan transparansi dana parpol
PKS minta pemerintah siapkan aturan transparansi dana parpol. Dengan kondisi keuangan negara saat ini, kenaikan dana parpol dinilainya dapat membantu parpol agar tidak terlalu memikirkan anggaran kegiatan.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyarankan pemerintah untuk menyiapkan mekanisme yang mengharuskan partai politik transparan dalam menggunakan dana bantuan. Mekanisme itu perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan agar penggunaan dana parpol dapat efektif dan tidak disalahgunakan.
"Kalau itu nantinya disetujui harus dibarengi dengan UU keharusan transparansi dan ketaatan penggunaan anggaran, sehingga tidak lagi terjadi korupsi," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/8).
Namun, Hidayat menyerahkan bentuk dari pengawasan dan pertanggungjawaban dana partai kepada pemerintah. Dia menekankan, apapun model atau bentuk transparansi yang akan diatur, harus bisa memberikan kepercayaan pada publik dan pemerintah bahwa dana itu digunakan dengan bijak.
Lebih lanjut, Hidayat juga tidak mempersoalkan jika nantinya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut dilibatkan dalam mengaudit laporan keuangan parpol.
"Sekali lagi kita tunggu saja apa yang diputuskan pemerintah pada tingkat operasionalnya tapi tetap dibarengi regulasi tentang transparansi dan konsistensi tidak ada korupsi," tegasnya.
Terlepas dari itu, Wakil Ketua MPR ini menilai besaran dana bantuan partai sekarang sebesar Rp 1000 tidak cukup memenuhi seluruh kegiatan partai politik. Akan tetapi, pihaknya memahami kesanggupan pemerintah soal besaran kenaikan itu dengan melihat kondisi APBN.
Dengan kondisi keuangan negara saat ini, kenaikan dana parpol dinilainya dapat membantu parpol agar tidak terlalu memikirkan anggaran kegiatan.
"Sekarang anggaran sudah ada, sehingga secara prinsip parpol akan dituntut meningkatkan kinerjanya karena anggaran juga sudah ada. Kemudian nanti tidak terjadi hal-hal yang terkait dengan korupsi yang melibatkan oknum parpol," pungkasnya.
Baca juga:
Dibiarkan cari uang sendiri, awal mula parpol korupsi
Menkeu surati Mendagri, dana parpol naik jadi Rp 1.000 per suara sah
Waketum Demokrat sebut dana parpol baik buat kemandirian partai & cegah korupsi
Indonesia terendah di Asia, PAN sebut wajar dana parpol naik
Mendagri akui kenaikan dana parpol tak jamin hentikan korupsi
-
Siapa anggota Warkop DKI selain Dono? Setelah itu, Dono bergabung dengan almarhum Kasino dan Indro Warkop untuk membentuk trio Warkop DKI yang kemudian sukses di industri perfilman Indonesia.
-
Siapa Pak Warnoto? Saat ditemui, Pak Warnoto baru pulang dari ladangnya.
-
Siapa yang menyambut kedatangan Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar? Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyambut langsung kedatangan Prabowo.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Bagaimana KPK menahan Helmut Hermawan? "Menjadi salah satu bagian dari kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan HH (Helmut) selama 20 hari pertama sejak 7 Desember 2023 hingga 26 Desember 2023 di rutan KPK," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung KPK, Kamis (7/12).
-
Siapa saja yang tergabung dalam anggota PPS? Susunan Anggota PPS Berdasarkan Pasal 16 dari Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, PPS beranggotakan 3 orang dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.