PKS Sebut Ada Keanehan Pasal 5 dan 6 di UU Cipta Kerja
Namun, Pasal 5 yang dirujuk tidak memuat ayat (1) huruf a yang dimaksud. Dalam draf final berhalaman 1187 itu hanya berbunyi; Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.
Partai Keadilan Sosial (PKS) menyebut ada keanehan terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang baru diteken Presiden Joko Widodo. Pasal 6 tidak selaras dengan pasal 5.
Pasal 6 itu berbunyi; peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
d. penyederhanaan persyaratan investasi.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Kapan kelas BPJS dihapus? Sehingga, Rizzky memastikan besaran iuran sekarang masih tetap sama dengan apa yang sudah berlaku selama ini."Untuk iuran masih tetap, karena tidak ada penghapusan kelas otomatis untuk iuran, ini masih mengacu kepada Perpres yang masih berlaku yaitu Perpres 64 tahun 2020 jadi masih ada kelas dan iuran masih sama," kata Irsan di kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (15/5).
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
Namun, Pasal 5 yang dirujuk tidak memuat ayat (1) huruf a yang dimaksud. Dalam draf final berhalaman 1187 itu hanya berbunyi; Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.
Ada perbedaan saat dibandingkan dengan draf dengan halaman 905 yang dibawa ke rapat paripurna. Pada pasal 5 dalam draf tersebut disebutkan ruang lingkup undang-undang, termasuk ayat (1) huruf a yang dirujuk pada pasal 6.
Sementara itu, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bukhori Yusuf mengatakan kesalahan dalam UU Cipta Kerja tidak hanya itu. Politikus PKS ini bilang semestinya sudah tidak ada perubahan lagi ketika undang-undang sudah di tangan presiden.
"Tidak hanya itu sebenarnya banyak. PKS telah sandingkan naskah 812, 905, 1187, ini kan yang ditandatangani presiden naskah 1187 yang telah dilakukan perubahan oleh Setneg. Nah semestinya Setneg itu bukan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengubah meski hanya titik koma sekalipun, tetapi kan faktanya tidak demikian," kata Bukhori saat dihubungi, Selasa (3/10).
PKS membentuk tim pemeriksa UU Cipta Kerja. Hasilnya belum bisa dipublikasikan karena sebelumnya masih menunggu UU tersebut dinomorkan Presiden Joko Widodo.
"Kita akan berikan suatu fakta yang kita temukan sebagai pembelajaran politik kepada publik agar publik tahu bahwa sesungguhnya proses pembuatan itu demikian tetapi faktanya terhadap UU yang sudah disahkan demikian," kata Bukhori.
Mengenai legislative review, PKS memandang bukan suatu solusi untuk menyelesaikan masalah UU Cipta Kerja.
"PKS belum melirik itu sebagai suatu solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah UU Ciptaker karena UU Ciptaker ini bukan sekadar membenarkan yang salah atau meluruskan yang salah tapi ada satu situasi yang sebenarnya publik harus tahu apakah situasi itu sesuai amanat UUD atau tidak, itu publik harus tahu," kata Bukhori.
Baca juga:
Setelah Diteken Jokowi, UU Cipta Kerja Digugat Buruh ke MK
Jokowi Teken UU Cipta Kerja Berisi 1.187 Halaman
Asosiasi Televisi Sambut Baik Migrasi Televisi Digital Dalam UU Cipta Kerja
Satgas Minta Demonstran Segera Testing Jika Alami Gejala Covid-19 Usai Unjuk Rasa
Pocong Mahasiswa
Aksi Ratusan Buruh Tolak UU Cipta Kerja