PKS sindir PDIP tak pernah ungkit HAM saat Prabowo cawapres Mega

"PDIP dan hukum Indonesia tidak pernah mempermasalahkan," tegasnya.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kini mengungkit dosa politik Prabowo Subianto terkait pelanggaran HAM dan penculikan. Namun, persoalan ini dinilai sudah selesai dan proses penegakan hukum sudah dijalankan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) salah satu partai yang sedang intens menjalin koalisi dengan Gerindra melihat persoalan HAM bukan menjadi perkara besar untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai capres di pilpres nanti. Menurut dia, pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh Prabowo sudah selesai.

"Beliau sudah menjelaskan, pada prinsipnya hukum sudah dijalankan, pengadilan sudah dilakukan, vonis sudah diberikan," ujar anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/5).

Hidayat merasa heran jika tiba-tiba isu ini kembali ramai diperbincangkan. Sebab pada tahun 2009, kata dia, saat Prabowo menjadi cawapres Megawati, hal itu tidak jadi soal.

"Semua tahu pada tahun 2009 Megawati gandeng Prabowo sebagai cawapres, enggak dipermasalahkan toh, enggak ada yang menganulir," terang dia.

Dia menilai, sangat penting bagi kehidupan bangsa untuk memperjuangkan HAM. Hal ini juga akan menjadi konsen PKS jika nanti benar-benar memerintah saat berkoalisi dengan Gerindra.

"Penting betul berikan jaminan terhadap HAM, kepastian hukum dan kebebasan beragama. Kita tidak ridho dengan politik culik-menculik, hukum sudah pernah dilakukan, vonis pernah diberikan," tegas dia.

Dengan alasan itu, PKS berminat untuk mendukung Prabowo sebagai capres. Apalagi, Prabowo sudah pernah menjadi cawapres dan tak pernah jadi persoalan tentang HAM itu.

"PDIP dan hukum Indonesia tidak pernah mempermasalahkan," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, PDIP mulai gerah dengan serangan yang dilakukan Gerindra kepada Jokowi. Partai berlambang banteng merah ini mulai menyindir Prabowo soal kasus penculikan dan pelanggaran HAM.

Wasekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan, setidaknya ada 18 serangan secara simultan yang dilakukan oleh lawan politiknya terhadap Jokowi atau PDIP. Padahal, kata dia, Jokowi bukan capres incumbent dan PDIP lebih menerapkan politik santun.

Hasto menuturkan, kiranya mulai saat ini dirinya bakal menyerang balik serangan politik itu. Menurut dia, Jokowi tak punya rekam jejak yang buruk di pemerintahan selama ini.

"18 Serangan yang simultan dilancarkan, kami mulai melakukan penggalangan secara aktif, Pak Jokowi menerima mandat secara penuh untuk langsung bergerak, termasuk mandat untuk memilih cawapres," ujar Hasto disela-sela diskusi survei SMRC, Jakarta, Minggu (4/5).

Hasto mulai menyindir soal kejahatan yang disebut-sebut dilakukan oleh Capres Gerindra Prabowo Subianto. Yakni terkait penculikan para aktivis pada 1998 lalu.

"Pak Jokowi terlepas dari rekam jejak masa lalu termasuk enggak ada track record buruk, hasrat capres bukan untuk berkuasa," ujar Hasto.

Dia menegaskan, tidak pernah ada niatan Jokowi untuk menyakiti rakyatnya. Apalagi, menghilangkan nyawa orang. "Pak Jokowi tidak pernah menyakiti orang, apalagi menghilangkan jejaknya," sindir Hasto.

Diketahui, Prabowo selalu dikaitkan dengan kasus penculikan 13 orang aktivis pada tahun 1998 lalu. Mereka adalah, Wiji Thukul, Petrus Bima, Herman Hendrawan, Suyat, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin dan Abdun Nasser.