PKS Tolak Keras Wacana Anies Baswedan Jadi Cawapres Ganjar Pranowo

PKS Menolak Anies Cawapres

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menolak bila Anies Baswedan menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. PKS menegaskan mengusung Anies sebagai calon presiden.


"Anies kita usung buat capres bukan cawapres. Kita akan menolak (Anies jadi cawapres Ganjar)," ujar Ketua DPP PKS Ahmad Mabruri kepada wartawan, Kamis (24/8).

PKS bersama NasDem dan Demokrat akan menolak Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden. Tidak ada opsi mundur bagi PKS untuk mengusung Anies Baswedan. 

"Kita bertiga akan menolak. Ya kan kita sudah deklarasi Anies sebagai capres. Bukan cawapres," ujar Mabruri.

PKS menegaskan tidak ada pengkhianat di internal Koalisi Perubahan. Tidak ada yang ancang-ancang cabut dari pengusung Anies Baswedan.

"Selama ini kita komitmen. Di tim 8 juga begitu yang saya denger. Kan pak Andi (Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief) bukan tim 8. Tim 8 masih tetap on the track untuk bersama-sama, PKS dan NasDem mengusung capresnya Anies Baswedan," tegas Mabruri.

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto akhirnya menjelaskan potensi Ganjar Pranowo berpasangan dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Hasto menegaskan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri adalah pengambil keputusan terkait cawapres untuk Ganjar Pranowo.

"Tadi saya meminta penjelasan Ibu Ketua Umum. Bahwa itu (pemilihan cawapres) adalah ranah dari Ibu Ketua Umum. Sampai saat ini belum diputuskan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo," kata Hasto di Sleman, Selasa (22/8).

Hasto menjabarkan jika Megawati hingga saat ini belum menentukan sosok pendamping Ganjar di Pilpres 2024. Hasto menuturkan nantinya nama pendamping Ganjar akan diumumkan Megawati usai berdialog dengan ketua umum parpol lainnya yang bergabung dalam koalisi mendukung Ganjar.

Namun, Hasto mengungkapkan kriteria cawapres yang akan bersanding dengan Ganjar. Sosok pendamping Ganjar, lanjut Hasto, tidak hanya berdasarkan elektoral saja tetapi pertimbangan kesesuaian ideologi dan sejarah.

"Tidak hanya elektoralnya tetapi juga melihat kemampuan teknisnya, kesesuaian terhadap ideologi, sejarah perjuangan bangsa, pemahaman terhadap fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Itu menjadi suatu hal yang sangat penting," kata Hasto.