Polemik Pembangunan Jalan, Anies Dinilai Ingin Beberkan Kemerataan Akses Warga

Sementara itu, TGB dan KSP merespons dengan membeberkan pembangunan jalan desa oleh Jokowi. Sulfikar melihat ketidakcocokan dalam hal tersebut.

"Respons dari TGB dan KSP ini menjadi tidak relevan karena mereka berbicara tentang infrastruktur yang mungkin skala/tingkatannya terlalu kecil," ujanrya.

Di sisi lain, Sulfikar menyatakan, Anies telah memantik nalar pihak-pihak terkait tentang pembangunan. Termasuk gagasan mengenai pembangunan jalan non-tol.

Dia optimistis Anies telah menyiapkan gagasan terhadap permasalahan yang diulas. Pada waktunya nanti, solusi tersebut bakal dibeberkan detail.

"Tapi, apa yang dilakukan Pak Anies ini sekarang saya kira adalah sedang belanja masalah, dalam arti mengekspose isu-isu dan masalah-masalah penting yang harus diketahui oleh publik, yang kemudian nanti diangkat menjadi debat-debat politik yang lebih produktif," kata Sulfikar.

TGB mengatakan, kalau Anies tidak memasukkan data pembangunan jalan desa yang selama ini juga diklaim sudah digenjot Jokowi.

Jalan desa, menurut TGB, merupakan salah satu bentuk jalan yang tidak berbayar juga. TGB mengklaim sudah ada 316 ribu kilometer jalan desa yang dibangun Jokowi selama ini, jauh lebih besar daripada klaim jalan nasional yang dibangun SBY dan dipaparkan Anies sepanjang 144 ribu kilometer.

"Menyimak pidato ini saya ada satu catatan, bahwa mas Anies Rasyid Baswedan tidak menyebut, melupakan, saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja, mestinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan soal jalan desa yang terbangun pada masa presiden Jokowi," ungkap TGB dikutip dari video tanggapan yang dia unggah di akun Instagramnya.

"Selama 9 tahun hingga akhir 2022 itu ada lebih dari 316 ribu kilometer jalan desa yang dibangun Presiden Jokowi," tegasnya.

Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) menilai untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan pemerataan ekonomi sampai ke desa pembangunan jalan desa juga penting. Hal ini bisa mengurangi biaya logistik masyarakat desa dan memperbesar aktivitas ekonominya. Apalagi jalan desa juga tidak berbayar.

"Salah satu strateginya dengan mengurangi biaya logistik, memperlancar arus barang jasa, produksi petani, padi, kedelai, sapi segala macam yang diproduksi desa harus diakses dengan mudah. Segala macam harus memiliki sarana logistik yang baik. Maka pembangunan jalan desa itu memegang peran penting untuk hadiri keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan desa dan kota," beber TGB.

Sementara, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melihat dampak dari pembangunan tol dari sisi lain. Menurutnya, masyarakat kecil bisa naik bus melalui jalan tol dengan waktu yang terjangkau.

"Saya pikir kalau kita pernah jadi rakyat kecil seperti saya, bagaimana sulitnya naik bus dengan waktu yang lama. Dengan ada jalan tol, saya orang kecil bisa naik bus dengan harga yang terjangkau, dengan waktu yang sangat cepat," kata Moeldoko ditemui di Jakarta, Senin (22/5).

Moeldoko menyebut, rakyat kecil bisa menikmati jalan tol dengan transportasi umum. Selain itu, keamanannya juga terjamin.

"Dengan tingkat keamanan yang lebih terjamin, terus siapa yang menikmati? masyarakat kecil seperti saya," kata Mantan Panglima TNI itu.

Bagi Moeldoko, dahulu jalan tol hanya bisa dilalui kendaraan mewah. Sekarang, masyarakat kecil bisa menikmatinya.

"Karena saya pernah naik bus di kehidupan saya. Mungkin untuk mereka yang tidak pernah hidup seperti itu, melihatnya hanya mobil mewah yang jalan masuk tol, tetapi bus bus yang sekarang masuk jalan tol untuk masyarakat kecil," ucapnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengungkapkan bahwa di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) banyak sekali pembangunan jalan tidak berbayar yang dikerjakan. Jika dihitung, lebih banyak dari yang dibangun era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat," kata Anies dalam pidato di acara Milad 21 PKS di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Mei 2023.

Anies juga membandingkan pembangunan jalan nasional era SBY dan Jokowi. Menurutnya, di era SBY, pembangunan jalan nasional mencapai 11.800 KM, sementara era Jokowi baru 590 km. Menurutnya, jumlah itu 20 kali lipat dari apa yang dikerjakan SBY.

"Sedangkan jalan yang tak berbayar yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk-produk perkebunan perikanan dari sentra-sentral tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, Jalan provinsi ataupun Jalan Kabupaten terbangun 19.000 KM di pemerintahan ini," kata Anies merinci pembangunan jalan tak berbayar yang dikerjakan di era pemerintahan Jokowi.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com