Politikus Golkar sebut 2017 sebagai 'tahun penangkapan'
"Saya menilai 2017 itu adalah kalau untuk politisi tahun yang suram," ujar Happy Bone.
Tahun politik 2018 Partai Golkar akan menata kembali citra partai usai kasus yang menimpa mantan ketua umumnya Setya Novanto dalam dugaan kasus korupsi e-KTP. Ketua DPP Partai Golkar, Happy Bone Zulkarnain menilai tahun 2017 adalah tahun yang suram akibat kasus Setya Novanto.
Maka dari itu, partainya memutuskan menggelar Munaslub dan memilih Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Tahun 2017 juga disebut olehnya sebagai 'tahun penangkapan' karena banyaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku korupsi.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
"Saya menilai 2017 itu adalah kalau untuk politisi tahun yang suram. Tahun penangkapan. Banyak sekali anggota DPR bahkan menteri dan legislatif, eksekutif ditangkap KPK. Ini fenomena apa. Sampai ketua kami pun ditangkap. Elektabilitasnya turun," kata Happy Bone saat diskusi 'Refleksi tahun 2017 dalam menghadapi tahun politik 2018' di Jakarta Selatan, Sabtu (6/1).
"Kemudian Golkar ambil langkah cepat dan kita munculkan nahkoda baru. Apa yang terjadi, bahwa partai Golkar sudah naik 12,5 persen. Oleh karena itu, Golkar kemudian mengambil langkah strategis dan cepat," tambah Happy.
Happy Bone mengakui partainya akan melakukan perubahan di tahun politik yaitu dengan cara membersihkan partainya. Dia tidak ingin partainya jadi suram kembali. "Pertama sukses melakukan penjaringan. Kami mengutamakan kader di Pilkada dari kader yang ada. Tetapi Kalau ada di luar kader dan kami nilai elektabilitasnya bagus ya bisa juga," ujarnya.
Dia juga menjelaskan Golkar akan menyusun strategi agar bisa mensejahterakan masyarakat terutama lapisan bawah. Pertama, kata dia, yaitu membangun setiap kepala daerah mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Kemudian, kata dia Golkar berupaya di tahun 2018 akan membangun lapangan kerja seluas-luasnya.
"Di tahun 2018, Target kita ingin 60 persen menang. Kursi legislatif kita ingin dari 91 jadi 110 kursi. Dan kemudian untuk pilpres Jokowi untuk dua periode," ujar Happy.
Baca juga:
Golkar dinilai mampu saingi PDIP di pemilu 2019
Dedi Mulyadi ungkap proses deal politik dengan Deddy Mizwar
Tulis surat dari balik jeruji, Rita bicara soal Pilgub Kaltim
Rangkap jabatan Airlangga dinilai tak langgar aturan apa pun
Politikus Golkar kritik Edy Rahmayadi bagi-bagi uang di Sumut