Politikus Golkar sebut pemda tak pernah dengarkan keluhan rakyat

"Aspirasi-aspirasi masyarakat terkait dengan infrastruktur jalan dan irigasi, juga tidak didengarkan Pemerintah Daerah."

Politikus Golkar Mukhamad Misbakhun melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk kegiatan reses anggota DPR untuk menyerap aspirasi daerah.

Dalam kunjungan ini, Misbakhun ditanya oleh masyarakat sekitar soal pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh pemerintah. Menurut masyarakat, pembagian BLT yang terjadi di lapangan tidak transparan.

"Distribusi BLT tidak transparan dan tidak tepat sasaran. Kebanyakan mereka yang menerima BLT justru kalangan yang tidak membutuhkan. Kami memandang pemerintah pusat dan daerah tidak mendasarkan pola bantuan tersebut pada data-data yang akurat", demikian ungkap Mahrus Ali, Tokoh Masyarakat Gunggungan Lor (5/5).

Tidak hanya itu, bahkan mekanisme pembagian BLT tidak jelas. Para tokoh masyarakat dan pengurus seperti RT dan RW tidak dilibatkan.

"Mereka tidak pernah dilibatkan dalam sistem penyaluran BLT", kata Syaiful Anwar, salah satu Tokoh Masyarakat di desa tersebut.

Mendengarkan aspirasi tersebut, Misbakhun menyatakan akan meneruskan aspirasi tersebut ke level eksekutif. "Kritik tentang BLT tidak hanya terdengar saat ini. Saat reses sebelumnya, saya telah menerima banyak keluhan dari Dapil II Jawa Timur terkait distribusi BLT yang salah sasaran", ungkap Misbakhun.

Bahkan Misbakhun menganggap bahwa Pemerintah Daerah juga tidak peduli dengan keluhan masyarakat. Seperti infrastruktur dan irigasi diakui Misbakhun masih banyak butuh perbaikan.

"Tidak hanya persoalan BLT, aspirasi-aspirasi masyarakat terkait dengan infrastruktur jalan dan irigasi, juga tidak didengarkan Pemerintah Daerah," lanjut Misbakhun.

Menurut Misbakhun, Pemerintah Daerah hanya mendengarkan kelompok politiknya semata. Padahal, persoalan masyarakat adalah persoalan bersama, tidak dibatasi sekat-sekat perbedaan partai ataupun golongan.

Menurut Misbakhun, komunikasi tentang pembangunan infrastruktur seharusnya terjalin antara pemerintah daerah dan wakil rakyat yang berasal dari daerah tersebut. Karena kepentingan infrastruktur adalah kepentingan bersama. Komunikasi yang tidak terjalin hanya akan memperburuk citra pemerintah daerah di hadapan rakyatnya sendiri.